Memilih masuk atau menggunakan jalan tol tentunya agar kita bebas dari hambatan, bebas dari kemacetan. Tetapi tidak begitu dengan jalan tol dalam kota Jakarta, bahkan juga jalan tol Jakarta-Cikampek, serta beberapa ruas jalan tol di berbagai kota/daerah yang dikelola antara lain oleh Jasa Marga. Jalan-jalan tersebut tidak pernah bebas dari hambatan.
Kemacetan hampir terjadi sepanjang hari, bahkan pada malam hari. Celakanya lagi, selain kemacetan jalan bebas hambatan tersebut juga tidak dirawat dengan baik, di sana sini jalan bergelombang, berlumbang. Perbaikan yang dilakukan betul-betul tidak profesional. Seperti terjadi antara lain di ruas Jakarta – Cikampek dan sebaliknya, perbaikan yang dilakukan malam hari malah membuat pengguna harus bermacet-macet beberapa pekan terakhir. Padahal untuk menghindari kemacetan kontraktor bisa mengalihkan arus dengan menggunakan salah satu jalur berlawanan atau contra flow.
Cara pengelolaan jalan tol betul-betul tidak profesional, termasuk perbaikannnya. Menyedihkannya lagi DPR “berpihak” pada pengelola jalan tol, tergambar dari persetujuan pengelola menaikkan tariff tol setiap dua tahun, juga tak peduli dengan keadaan yang ada. Harusnya DPR juga melakukan pengawasan, menuntut pengelola memperhatikan pelayanan, menghargai pengguna yang telah bersedia membayar.
Tetapi kenyataannya, para anggota DPR yang telah dengan bangganya menyetujui kenaikan jalan tol tak pernah bersuara. Karena itu tidak salah bila ada anggapan mulut para anggota Dewan tersebut telah disumpal oleh pengelola jalan tol dan pemerintah.
Saya berharap para anggota DPR, pemerintah, dan pengelola jalan tol sendiri memperhatikan ketidaknyamanan yang telah terjadi di jalan tol, serta kondisi jalan tol yang memperhatikan. Tolonglah hargai hak rakyat, hak pengguna jalan tol yang sudah bersedia mambayar menggunakan jalan yang (tidak) bebas hambatan tersebut.
Terimakasih
Ganda Putra
Pela Mampang, Jakarta
(alamat lengkap ada pada redaksi)
