Setiap menghadapi suatu pemilihan, terlebih pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden sudah pasti diwarnai pro dan kontra. Mendukung dan tidak mendukung. Hal ini tergambar jelas di tengah masyarakat, baik langsung maupun melalui berbagai media sosial. Bahkan media publik–televisi, radio, online, media cetak—banyak yang tak tahan dengan godaan, akhirnya menyerah memihak ke salah satu kontestan atau pasangan calon.
Itulah politik. Yang “bicara” adalah kepentingan. Jika seseorang atau kelompok memiliki kepentingan sama maka bersatulah mereka. Tapi jika kepentingan mereka berbeda, maka berseberanganlah dia. Alasan dukung mendukung atau tidak mendukung dipastikan beragam pula, ada karena kepentingan pribadi/menguntungkan, tak jarang karena kepentingan agama, sampai pada alasan kecil karena diinstruksikan pimpinan di tempat kerja.
Gambaran di atas semakin nyata mendekati hari pencoblosan April 2019 nanti. Apalagi saat dan setelah terjadinya debat capres kedua antara kedua calon –capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan capres “penantang” Prabowo Subianto. Berbagai komentar bersileweran, baik melalui media publik, terlebih di media sosial.
Dari sejumlah komentar, pendapat, atau sampai pada debat di warung kopi, dengan terang benderang bisa diketahui ke mana arahnya pembicara. Apakah yang bicara menamakan diri sebagai pengamat, dari lembaga survei, pendukung, simpatisan, atau rakyat biasa, dengan cepat bisa dipastikan calon atau capres mana yang dia jagokan.
Alasannya pun dengan mudah pula bisa terbaca, Karena uang, karena jabatan, posisi, karena agama, atau benar-benar karena hati nurani. Intinya, mereka berusaha meyakinkan orang lain atas pilihannya dan calon atau pasangan calon mana yang seharusnya dipilih. Hal itu tentunya hal wajar, biasa-biasa saja. Meski di posisi mana dia “berdiri”
Yang tidak biasa adalah melakukan “kempanye hitam” atau black campaign. Apalagi melalui kabar atau berita hoaks. Hal ini jelas sangat tidak etis, tidak bertanggung jawab. Cara ini tidak hanya merugikan pihak yang disasar, tetapi merupakan adu domba antara masyarakat yang dapat berakibat timbulnya perseteruan tidak sehat di tengah masyakat. Bahkan mungkin akan menimbulkan permusuhan antara suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kita kerap mendengar atau membacara singkatan jurdil yang artinya jujur dan adil. Kata ini kerap dikumandangkan setiap menjelang menghadapi pemilihan umum, bahkan ketika suatu desa hendak melakukan pemilihan kepala desa, atau menjelang pemilihan-pemilihan lainnya. Tapi kata tersebut sering hanya menjadi hiasan, pemanis kata belaka.
Karena fanatik terhadap calon yang diusung atau dijagokan, seseorang tak peduli perbuatan dan ucapan, atau tulisannya menyakiti pihak lain. Tidak lagi berpikir soal jujur dan adil, bahkan tidak ambil pusing apakah tindakannya dapat mengancam keamanan. Karena itu, kedewasaan tokoh publik, pejabat, penguasa, dan aparat keamanan, juga kita semua, amat dibutuhkan. Jangan adu domba rakyat demi kepentingan pribadi atau golongan.
Soal pilihan, rakyat jangan dikira semuanya bodoh, termasuk terhadap calon-clon legislatif yang rajin turun ke lingkungan. Jangan dikira rakyat akan mudah dirayu hanya dengan pemberian sembako, atau mengobral kaca mata baca murahan, dan pengobatan seadanya. Berpolitiklah secara santun, bukan mengobral janji-janji palsu.***
