Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan memberi jatah menteri kepada Partai Demokrat saat bertemu empat mata dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.

Hasto mengingatkan posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Maka itu, harus menjadi pertimbangan penting Jokowi jika benar memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Demokrat.

“Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023.

Sesuatu yang Mustahil Kecuali, lanjut Hasto, Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Faktanya, hingga saat ini, sikap politik Demokrat berperan sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.

“Kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung, tetapi dari pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting,” ucap Hasto.

Tetap Serahkan Sepenuhnya ke Presiden Jokowi soal Reshuffle Kabinet

Kendati demikian, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet. Hasto menegaskan bahwa Jokowi lah yang memiliki hak prerogratif untuk itu. Namun, sebelum melakukan reshuffle, kata Hasto, biasanya Jokowi akan menyampaikan kepada ketua umum partai pengusungnya.

“Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Hasto juga menyinggung soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Di mana, Menterinya yaitu Syahrul Yasin Limpo tersandung kasus dugaan korupsi. “Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan,” tuturnya. (ds/sumber Viva.co.id)