MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar karena sangat mempertimbangkan factor keamanan.
Munas yang rencananya akan digelar kubu Abu Rizal Bakrie ini memang mengandung risiko ricuh setelah terjadi bentrok dua kubu di kantor DPP Golkar Slipi dan melahirkan 2 kubu yakni kubu Presidium Penyelamat Partai dan kbu Abu Rizal Bakrie. di Bali pada 30 November 2014-3 Desember 2014.
STTP belum dikeluarkan karena masih mempertimbangkan faktor keamanan penyelenggaraan Munas tersebut.
“Kami masih membaca dari aspek keamanan ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu,” ucap Sutarman seusai menghadiri upacara pemberangkatan Satgas FPU Indonesia VII, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Sutarman mengatakan, pihaknya khawatir bentrok yang sempat terjadi saat rapat pleno di DPP Golkar kemarin akan kembali terjadi pada saat penyelenggaraan Munas di Bali.
“Ini yang jadi pertimbangan kita, bukan izin, melainkan STTP,” ujar Sutarman.
Saat ini, Polri masih melakukan evaluasi untuk mengeluarkan STTP tersebut. Jika Golkar tetap menggelar Munas meski STTP belum turun, Polri akan memberi peringatan.
“Kita harus mengimbau dan mengingatkan. Kalau kita tidak keluarkan, berarti itu menjadi pertimbangan, ya,” kata Sutarman.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno sebelumnya meminta kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali.
Tedjo mengatakan, pemerintah tak ingin mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia jika terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan Munas Golkar seperti yang terjadi pada rapat pleno di DPP Partai Golkar.
Keduanya Bersiap
Ketua Organizing Committee Munas versi Abu Rizal Bakrie, Ahmadi Nur Supit mengklaim sudah ada izin dari kepolisian untuk menggelar Munas di Bali
Adapun Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono menyatakan bahwa penyelenggaraan Munas IX di Bali tidak sah karena tak sesuai dengan AD/ART dan rekomendasi Munas VIII Partai Golkar.
Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tetap akan menggelar Munas empat hari lagi, yaitu pada 30 November 2014 di Bali. Hari ini pengurus DPD I Golkar pun berkumpul di Jakarta.
“Saya kira Pak Aburizal tidak ke sana karena ini hanya DPD I saja yang berkumpul. Nanti jam 16.00 WIB di Hotel Sultan,” ujar Sekjen Golkar Idrus Marham di kantornya, Jl Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).
Menurut Idrus, kedatangan DPD I adalah untuk membicarakan peristiwa yang terjadi di DPP Golkar kemarin (25/11). Sekaligus akan ada deklarasi bahwa mereka akan menghadiri Munas di Bali.
Waketum Golkar Agung Laksono memimpin pembentukan Presidium Penyelamat Partai. Pada hari ini Presidium akan menyelenggarakan rapat untuk membahas Munas.
Rapat siang ini di kantor DPP Golkar akan membahas mengenai Munas yang akan mereka gelar pada Januari 2015 mendatang. Mereka tak peduli meski pun Ketum Aburizal Bakrie (Ical) ngotot gelar Munas pada 30 November 2014 di Bali. (ais)
.
