MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)-Presiden Joko Widodo mengapresiasi penuh penerapan  e-budgeting di DKI karena hal itu merupakan sebuah sistem untuk transparasi demi keterbukaan dan kontrol anggaran sebuah pemerintahan. Untuk memeriksa kembali ribuan kegiatan dengan akurat, maka diperlukan alat kontrol yang tepat, kata Jokowi soal kisruh DPRD DKI vs Ahok.

Presiden menyatakan setelah (13/3/2015) menyambangi Balai Kota, Jakarta, untuk memeriksakan kesehatan giginya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Jokowi melontarkan pendapat mengenai kisruh yang sedang terjadi di Pemerintahan Ibu Kota.

Menurutnya, e-budgeting merupakan sebuah sistem untuk transparasi demi keterbukaan dan control anggaran sebuah pemerintahan. Untuk meninjau kembali ribuan kegiatan dengan akurat, maka diperlukan alat kontrol yang tepat.

“E-budgeting ini kan proses. Ada prosesnya, sudah ada pembahasannya. Ini akan membangun sistem supaya ada transparansi ada keterbukaan juga kalau sistemnya itu betul-betul bagus bisa di-lock. Kalau ada barang-barang enggak bener, masuk. Saya mau Tanya, bisa ngecek enggak 57.000 item kegiatan satu persatu?” katanya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Ia mengakui sistem ini disiapkan sejak Jokowi menjabat gubernur dki, namun sampai meninggalkan Balaikota Jokowi belum berhasil menerapkannya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, sebagai pemimpin negara, dia mengakui akan selalu memberikan dukungan kepada pihak yang benar. Namun, dia tidak mengungkapkan siapa yang benar dalam perkara kisruh  DPRD DKI vs Ahok.

Back up itu, ya, back up yang bener. Sudah jelas itu,” katanya.

Mantan Gubernur DKI ini menilai pada era pemerintahannya di Ibu Kota, sangat sulit untuk menerapkan e-budgeting. Namun, saat ini, dia mengapresiasi penuh ketika pada APBD DKI 2015, penyusunan anggaran bisa dilakukan melalui e-budgeting.

“Dulu memang e-budgeting ini kita siapkan, tapi memang selalu tidak berhasil. Alhamdulillah, waktu dipegang Pak Gub Ahok bisa,” ucapnya.

Baca Juga :@ Ahok,DPRD DKI, Warga Jakarta