MIMBAR.RAKYAT.com (Jakarta) Kelakuan para elite partai politik yang mengaku partai Islam ini PPP mulai “kumat”. Tipikal partai yang mengusung citra agamis ini selalu gontok-gontokan diakhir lintasan lomba Pileg yang belum lagi diumumkan hasil resminya.
Saat ini, saling pecat terjadi antara grup Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan upaya pelengaseran oleh mayoritas pengurus wilayah DPW yang dimotori Rahmat Yasin, ketua DPW Jabar. Sebelumnyaa soal pemecatan di internal PPP disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha. Disebutkan, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali memecat Suharso Monoarfa dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP.
Selain Suharso, Suryadharma juga disebut memecat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat Rachmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor. Surat pemecatan ditandatangani Suryadharma sebagai ketua umum dan wakil sekjen
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy menegaskan DPP tidak pernah menerbitkan surat apapun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkatan manapun.
“DPP tidak pernah menerbitkan surat apapun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkatan manapun. “Kalaupun ada surat yang beredar, berarti itu surat ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Romi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (17/4/2014).Berdasarkan agenda, surat keputusan terkait organisasi partai, diterbitkan terakhir pada tgl 20 Feb 2014. Setelah itu tidak ada lagi SK yang diterbitkan oleh DPP PPP,” tegasnya.
Gejala Aneh
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menilai kelaluan Ketua Umum PPP Suryadharma mulai aneh.
Sebab di tengah rencana beberapa dewan perwakilan wilayah (DPW) yang ingin mengevaluasi dirinya sebagai ketua umum PPP, imbuh Suharso, mendadak muncul surat pemecatan terhadap dirinya dan 4 ketua DPW.
“Kelakuan ketua umum seperti ini mulai aneh,” kata Suharso
“Kata Sekjen surat itu bodong. Yah kalau mereka melakukan secara konstitusional saya akan melawan secara konstitusional tetapi karena ini tindakan konstitusional maka saya anggap tidak pernah ada (surat pemecatan),” kata Suharso.
Pasal yang ingin dievaluasi antara lain kedatangan Suryadharma dan beberapa pengurus PPP ke acara kampanye Gerindra di stadion Utama masa kampanye Pileg lalu. Kedatangan itu ditafsirkan sangat mennganggu strategi PPP dalam pengumpulan suara . (AL)
