MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Dalam upaya mengantisipasi warga Indonesia bergabung dengan gerakan sesat yang mengatasnamakan Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) minta Kementerian Hukum dan HAM (Menkum HAM) dan forum clearing house untuk lebih selektif dalam menerbitkan paspor.
Menko Polhukam, Djoko Suyanto, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers seusai rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung Presiden SBY, di Kantor Presiden, Minggu (14/9) sore. Rapat kabinet itu membahas perkembangan ISIS.
“(Clearing house) bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan asing agar tidak terlalu mudah memberikan visa,” kata Menko Polhukam, seperti dilaporkan portal presidenri.go.id. Apalagi jika paspor tersebut digunakan untuk mengurus visa ke negara-negara Timur Tengah tertentu dan ada indikasi untuk bergabung dengan gerakan Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS.
Yang perlu dicermati adalah kunjungan warga negara Indonesia (WNI) ke negara-negara yang punya fasilitas pemberian visa di tempat atau Visa on Arrival, seperti Turki dan Yordania.
“Ini akan menjadi perhatian yang tajam oleh Kemenkum dan HAM dalam memberikan visa atau paspor,” tutur Djoko Suyanto.
Arahan lainnya adalah, kementerian dan lembaga terkait diminta mencegah keberangkatan WNI menuju ke Timur Tengah dan bergabung dengan ISIS.
Presiden SBY juga memerintahkan kepada seluruh instasi terkait untuk mengikuti dan memonitor lalu lintas nama-nama yang sudah ada di Suriah.
“Laporan Kapolri sudah ada empat orang yang sudah meninggal, mereka berjuang di Suriah,” ujar Djoko.
“Operasi tangkap tangan yang kemarin dilakukan oleh Polri di daerah Sulawesi Tengah adalah satu dari kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan,” kata Djoko lagi.
SBY, pada dalam rapat terbatas itu, juga menginstruksikan untuk melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap narapindan terorisme di lapas-lapas.
“Karena memang ternyata yang berangkat, diantaranya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS adalah para napi terorisme yang telah menjalani masa hukuman,” ujar Djoko.***Eank
Ilustrasi: Presiden SBY ketika memberi penjelasan terkait pemerintahan yang dipimpinnya, usai rapat terbatas cabinet, Kamis (11/9). (Foto: presidenri.go.id)
