Presiden Jokowi mendukung peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN. Presiden menekankan pentingnya peran Kadin dan Hipmi tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.

“Insyaallah akan dirangkul lebih luas lagi teman-teman untuk bisa menjadi bukan hanya sebagai subkon tapi sebagai pemain utama. Mudah-mudahan ini dan nanti Pak Basuki dengan Pak Pratik juga akan membantu untuk bisa mempermudah kami pengusaha lokal untuk bisa terjun lebih banyak lagi di dalam pembangunan IKN,” tutur Ketua Umum Kadin Kaltim Donna Faroek dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Donna juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Saat ini, provinsi tersebut masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi.

“Nah sekarang sudah ada IKN, artinya sudah ada 23 ribu pekerja dan nanti akan tambah ASN lagi akan tambah TNI-Polri. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani mereka dalam hal pangannya,” ujar Donna Faroek usai pertemuan.

Menurut Kadin Kaltim, terdapat potensi besar untuk pengembangan lahan pertanian di Penajam Paser Utara (PPU) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan seluas sekitar 13 ribu hektar tersebut diharapkan dapat dikelola lebih baik untuk mendukung kebutuhan pangan IKN.

“Harapan kami adanya IKN karena memang ini irisannya langsung dengan IKN, Penajam Paser Utara saya harap mungkin ini bisa ditindaklanjuti,” ungkap Donna, seperti dikutip dari BPMI Setpres.

Selain itu, KADIN Kaltim juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah belum maksimal membantu para petani di Penajam Paser Utara.

Di sisi lain, Hipmi juga menyampaikan aspirasi mereka untuk berperan lebih aktif dalam proyek-proyek pembangunan IKN. Mereka mengharapkan peluang yang lebih besar, baik dalam hal perizinan maupun partisipasi dalam proyek-proyek utama.

“Saya harap untuk perizinan di sini dimudahkan karena memang banyak teman-teman dari Hipmi dan Kadin ingin diberikan peluang usaha, misalnya buka cafe, rumah makan karena memang itu tadi karena kebutuhan yang ada di IKN nanti tidak akan cukup kalau hanya tergantung di sepanjang jalan Sepaku,” ucap Donna.

Ketua KADIN Balikpapan Yaser Arafat menambahkan bahwa Presiden juga menginstruksikan agar Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR segera menyelesaikan isu-isu terkait transportasi massal dan penyediaan air bersih untuk kota-kota penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, dan PPU. Presiden menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan IKN harus diiringi dengan pembangunan yang merata di kota-kota penyangga sekitarnya.

“Karena intinya ialah berhasilnya IKN juga berhasilnya pembangunan kota penyangga yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Penajam. Itu yang akan diharapkan Bapak Presiden salah satunya itu,” ujar Yaser.

Tampak mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Plt. Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.***(rl/ed)