Mimbar-Rakyat.com ( Bekasi)- Mendapatkan informasi bahwa dana Rp 51 Milyar untuk program bedah rumah tidak layak huni ( Rutilahu) warga miskin yang dihapus dan dialihkan untuk penanganan Covid,-19, mendapat reaksi dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Helmi.
Helmi kepada awak media mengatakan, , masih banyak anggaran kegiatan yang tidak masuk aspek prioritas yang bisa di refocusing ( dialihkan untuk kegiatan lain) yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi .
Helmi memberi contoh anggaran yang tidak prioritas itu, pertamanan dan anggaran pembebasan lahan misalnya.
“Kenapa harus dipotong dari rutilahu yang merupakan hak bagi masyarakat miskin yang sudah menunggu lama.,” ujarnya, Selasa (15/06).
Kalau memang benar anggaran rutilahu dipotong Rp51 miliar, Helmi mengatakan Komisi III sangat kecewa, karena masih banyak anggaran yang bisa dioptimalkan, sehingga rutilahu bisa berjalan .
Dia juga meminta agar kedepan lebih selektif lagi dalam memilih apa yang disebut kegiatan yang benar-benar menjadi skala prioritas, jangan hanya menjadi sebuah wacana serta jangan yang primer dan sekunder di balik-balik.
“Kalau dalam masa pandemi Covid-19 rutilahu adalah sebagai kegiatan prioritas, rakyat sudah tidak mampu mencarikan penghasilan jangankan untuk memperbaiki rumah untuk makan aja susah, makanya saya sangat prihatin di potongnya anggaran rutilahu untuk masyarakat yang udah menunggu lama,” ulasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan ( Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Cebep Suparto, kepada M-R mengatakan, Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Bekasi pada APBD 2021 ini tetap kembali menganggarkan dana untuk pembangunan rumah tidak layak huni.
” Ada 5.000 unit rumah tidak layak huni yang akan ‘ dibedah’ tahun ini, masing-masing dengan anggaran Rp 20 juta per-unitnya,” ujar , Cecep Suparto.
Karena rumah yang akan dibedah cukup banyak, yakni 5.000 unit, lanjut Cecep, pelaksanaannya dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama sebanyak 2.500 akan dilaksanakan pada akhir Juni ini, sedangkan sisanya akan dilaksanakan setelahnya, atau sekitar Agustus.
Dikatakan Cecep, program Bedah Rumah selain dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bekasi sebanyak 5.000 unit, juga ada yang alokasi anggarannya dari APBD Provinsi sebanyak 900 unit dan dari APBN sebanyak 120 unit. Jadi jumlah keseluruhannya mencapai 6.020 unit rumah.(Agus)
