Mimbar-Rakyat.com – (Jakarta) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat malam, 13 Oktober 2023.
Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.
“Ya ketemu. Jam 19.15 sampai dengan jam 20.00,” kata Ari.
Ari Dwipayana tidak menjelaskan apa yang dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh.
Namun Ari menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi biasa yang dilakukan Surya Paloh kepada Jokowi.
“Silaturahmi biasa,” kata Ari.
Sebelumnya, Surya Paloh tercatat pernah menemui Jokowi pada 31 Agustus 2023. Terkait pertemuan tersebut, Surya mengatakan dirinya membicarakan soal keadaan politik belakangan yang relatif tenang.
“Ya saya ngobrol sama teman (Presiden Jokowi), sudah lama enggak jumpa. Ada (ngobrol politik), bagaimana suasana keadaan politik, bilang kita bersyukur, suasana tenang,” ujar Surya Paloh kala itu.
Dalam pertemuan yang berlangsung 30 menit itu, Surya Paloh dan Jokowi tidak membahas soal koalisi pemilihan presiden (pilpres) 2024, termasuk duet pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Surya Paloh Minta Kasus Syahrul Yasin Limpo Tidak Dipolitisasi
Sebelumnya, Surya Paloh berharap kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak dipolitisasi.
Diketahui, KPK dikabarkan telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi. Penetapan status tersangka ini ramai usai tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
“Soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sampai itu terjadi, kan itu semangat kita,” kata Surya Paloh saat konferensi pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).
Paloh mengatakan, jika politisasi sudah terjadi, ia hanya bisa pasrah karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari NasDem. Partai Nasdem tidak punya upaya untuk menahan politisasi.
“Kita menjaga, kalau dari pihak NasDem pasti menjaga tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, kita institusi partai politik,” ujar Surya Paloh.
“Apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum? Itu catatan pinggir, rekam jejak, dan sebagainya,” sambung Surya Paloh.
Surya Paloh Akui Elektabilitas Nasdem dan Anies-Cak Imin Pasti Terganggu
Surya Paloh mengakui bahwa elektabilitas Partai Nasdem dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sedang ‘terganggu’ imbas dugaan kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.
“Pasti ada pengaruhnya (kasus Mentan di KPK) pada elektabilitas partai dan juga AMIN, pasangan yang didukung NasDem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar. Pasti ada pengaruh ini,” ucap Paloh.
Paloh menyayangkan dampak yang terjadi terhadap pasangan Anies-Cak Imin. Sebab, ia menilai, baik Anies Baswedan dan Cak Imin merupakan dua putra bangsa yang tengah memperjuangkan perubahan.
“Ketika masyarakat yang juga masih mempunyai harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Paloh. (ds/sumber Liputan6.com)
