MIMBAR-RAKYAT.com (Garut) – Adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tentang keuangan Kabupaten Garut tahun anggaran 2015 yang diselewengkan sebesar Rp3,9 miliar, agar segera ditangani dan diusut tuntas.

“Hal itu nembuktikan kalau tingkat penyelewengan anggaran di Pemkab Garut masih cukup tinggi. Walaupun menurut informasi sudah ada pengembalian ke kas negara,” kata Ketua LSM Komite Rakyat, Suryapanunggal, Rabu.

Ia menyatakan, kendati menurut info sudah ada yang dikembalikan ke kas negara, masalah ini bukan berarti lepas dari tuntutan hukum.

“Apalagi pengembalian itu dilakukan setelah adanya temuan atau pemeriksaan oleh BPK,” katanya.

Surya meminta agar temuan BPK itu benar-benar ditindaklanjuti bukan berarti masalahnya dianggap beres setelah uang itu dikembalikan.

“Itu kan jelas-jelas menunjukkan adanya upaya penyelewengan anggaran negara,” kilahnya.

Surya menilai predikat atau penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diterima Pemkab Garut beberapa waktu lalu sangat diragukan, sebab ternyata masih banyak tumpang tindih anggaran, juga hal hal lain yg nenyangkut berbagai kebijakan.

“Malu lah Pemkab Garut menerima penghargaan Pusat WTP, sementara kejanggalan tentang penggunaan anggaran masih belum beres,” ujarnya.

Contoh yang baru saja terungkap oleh BPK, katanya, adanya penyalahgunaan anggaran 2015 sebesar Rp 3,9 miliar, sehingga Surya akan terus menelusuri tentang adanya laporan LHP-BPK itu. (Yat R/KB)