Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) –  KPU Pusat mengumumkan bahwa terdapat ada 29 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Terdapat delapan daerah daftaarkan kasus potensi sengketa ke MK, yakni; Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kab Sampang, Kab Nagekeo, Kab Bolaang Mongondow, Kab Deiyai, dan Kab Timor Tengah Selatan.

“….Penetapan hasil pemilihan bagi daerah yang tidak ada sengketa di MK akan dilakukan setelah mendapatkan kepastian dari MK bahwa daerah tersebut tidak ada sengketa. Sedangkan bagi daerah yang bersengketa, maka penetapan dilakukan setelah putusan MK,” kata Ketua KPU, Arief Budiman, dalam konferensi pers, Selasa (10/7) sore di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Mengutip kpu.go.id, Ketua KPU menyatakan,  usai tahapan rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah diselesaikan pada tanggal Sabtu (7/7) dan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah selesai Minggu, (8/7).

“Pada hari ini terdapat satu daerah yang sedang melaksanakan rekapitulasi yaitu Kabupaten Mimika. Kemudian ada satu kabupaten yang belum melaksanakan pemilihan yaitu Kabupaten Paniai,”  kata Arief.

Dikatakan pula,  untuk tingkat partisipasi masyarakat di Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 angkanya mencapai 72,66 % dengan angka partisipasi laki-laki 69,90 % dan perempuan sebanyak 75,93 %. Sedang tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 mencapai 75,56 % dengan angka partisipasi laki-laki 73,46% dan perempuan 77,68%. Partisipasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018 mencapai 73,82% dengan angka partisipasi laki-laki 70,76% dan perempuan 76,90%.***(eank)