MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti tugas akhir mahasiswa atau skripsi dengan kerja praktik lapangan selama 4 bulan. Kerja praktik ini dengan memberikan pendampingan terhadap pembangunan di desa.
Dalam istilah umum konsep tersebut lazim dikenal sebagai Kuliah Kerja Nyata atau KKN yang telah ditetapkan di sejumlah perguruan tinggi di beberapa daerah.
Halim menilai, langkah tersebut sejalan dengan ide dari Kemendikbud yang akan meluncurkan Program Kampus Merdeka. Dimana program ini memberikan pilihan kepada mahasiswa yakni selama 3 semester dan minimal 2 semester untuk bisa mengambil program di luar kampus. Seperti magang di NGO, kerja sama riset, atau magang kerja untuk mendampingi kepala desa.
“Kementerian Desa menyambut baik dan akan menindaklanjuti program ini (Kampus Merdeka) untuk membahas secara detil,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (23/1).
Selama 1 semester tetap dihitung 20 SKS. Sehingga mahasiswa diperbolehkan memilih tetap kuliah atau mengganti kurikulum dengan cara praktik kerja di lapangan.
Penghargaan Sarjana Bagi Kepala Desa
Dalam pertemuan kedua menteri itu membahas juga mengenai permasalahan-permasalahan desa di bidang pendidikan. Salah satunya terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa, yang sebagian besar belum memperoleh gelar sarjana.
“Jabatan kepala desa maksimal 3 kali dan satu periode 6 tahun. Seorang kepala desa yang baik, bisa menjabat selama 18 tahun, dan masih banyak mereka belum sarjana,” terang Halim.
Dia berharap terdapat suatu model pemberian penghargaan terhadap kepala desa atas jasanya yang telah memberikan dedikasi tinggi terhadap pembangunan desa. Penghargaan tersebut, menurutnya, bisa diberikan dari sektor pendidikan.
“Diharapkan ada model pemberian penghargaan terhadap kepala desa yang sudah mempunyai prestasi dalam menjabat. Sehingga memudahkan untuk mendapatkan gelar sarjana dengan cara mengonversi pengalaman menjadi kepala desa dengan angka kredit di kampus-kampus,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai ketersediaan guru PAUD di sejumlah daerah. Yang mana sekitar 40.000 PAUD yang terbangun dan tersebar di sejumlah daerah masih memiliki masalah terkait ketersediaan guru. “Diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa membantu terkait pengadaan guru PAUD,” pungkasnya. (L/d)
