MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan mempelajari polemik keberadaan pemimpin FPI Rizieq Shihab yang hingga saat ini masih menetap di Arab Saudi. Bahkan Rizieq mengklaim tak bisa pulang ke Indonesia karena dicekal.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, Prabowo akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Presiden Joko Widodo secara khusus untuk membahas hal tersebut.
Dahnil mengatakan Prabowo ingin melihat perspektif dari pihak pemerintah terkait hal-hal yang berkaitan dengan Rizieq. Dia juga akan melakukan pembicaraan secara khusus dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Tadi Pak Menhan sampaikan beliau akan pelajari dan beliau juga akan berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi,” kata Dahnil di Gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Dalam pertemuan Prabowo dengan Duta Besar Arab Saudi, Esam A. Abid Althagafi, Dahnil mengatakan tak ada pembicaraan terkait persoalan yang berkaitan dengan Rizieq.
Pertemuan itu, kata Dahnil, lebih fokus pada kunjungan kehormatan pihak Arab Saudi mengingat dia baru saja dilantik sebagai Menteri Pertahanan beberapa pekan lalu.
“Secara spesifik karena tadi temanya tentu pertahanan, kunjungan kehormatan, pihak Arab Saudi belum membahas secara khusus terkait dengan itu,” katanya.
Dahnil berdalih sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki kewajiban untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Rizieq.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, beliau akan pelajari dan pahami apakah ada porsi dari Kemhan. Kalau ndak ada tentu hanya akan jadi pembicaraan informal mungkin,” katanya.
“Beliau akan bantu coba berkomunikasi, apa sih sesungguhnya masalahnya sehingga bisa seramai ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Rizieq bermasalah dengan Pemerintah Arab Saudi. Sebab selama ini pemerintah tidak melakukan pencekalan kepada pemimpin FPI itu.
Mahfud menyoroti klaim Rizieq yang disebut sudah dicekal selama satu setengah tahun. Sementara menurutnya, pencekalan gugur jika dalam waktu enam bulan pihak yang dicekal tak dibawa ke pengadilan.
“Katanya itu sudah satu setengah tahun, berarti masalahnya bukan di pemerintah Indonesia. Masalahnya di pemerintah Arab Saudi, silakan urusannya ke sana. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita bantu,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Bagi Indonesia, sudah saya cek semua, imigrasi, kepolisian, tidak ada yang mencekal dia (Rizieq Shihab),” ujar Mahfud. (C/d)
