Mimbar-Rayat.com (Yogyakarta) – Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, D.I. Yogyakarta.
Prabowo mengaku tak membicarakan politik praktis selama tiga jam berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti.
“Politik praktis tidak, ya,” kata Prabowo, Jumat (14/7).
Prabowo menyebut pertemuan ini murni membahas soal wacana kerja sama pengembangan teknologi peluru kendali (rudal) oleh laboratorium milik UAD. Kemenhan, kata Prabowo, meminta dukungan dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai konsultan atau tenaga ahli.
“Saya kira kami dari komunitas pertahanan merasa sangat berkepentingan untuk menjalin suatu kerja sama yang hebat. Sehingga tadi saya pun minta, dukungan pada di perguruan tinggi-perguruan tinggi Muhammadiyah,” ujarnya.
Prabowo mengatakan skema kerja sama saat ini tengah dibahas. Ia berharap kerja sama ini bukan cuma soal rudal, namun beragam hal yang berkaitan dengan teknologi pengairan, pengolahan pangan, hingga strategi pertanian demi mengurangi ketergantungan terhadap pupuk impor.
“Bagaimana membantu apa yang sudah dibangun pemerintah Pak Joko Widodo sekarang ini, sekian tahun kita ingin untuk mempercepat dan meningkatkan supaya tidak selalu kita kembali ke nol, selalu mencari bentuk, kita arahkan terus supaya lebih efisien,” katanya.
Sementara itu, Haedar Nashir mengatakan pertemuannya dengan Prabowo kali ini lebih banyak mendiskusikan soal wacana kerja sama di bidang pengembangan teknologi. Salah satunya adalah pengembangan rudal antipesawat karya UAD.
“Ada penelitian karya terbaik UAD yakni rudal anti-pesawat terbang yang cukup strategis tentunya, yang proses uji cobanya sudah di Lumajang dan kita kerja sama dengan DAHANA, PINDAD dan Kemenhan, maka hari ini beliau berkunjung untuk agenda itu,” kata Haedar.
Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai salah satu entitas yang berdiri sebelum Indonesia terbentuk memiliki komitmen kebangsaan untuk terus memiliki andil menjaga kedaulatan.
“Tadi kita berdiskusi tentang implementasi Pasal 33 dalam konteks yang lebih luas. Maka baik dalam kedaulatan, keamanan maupun juga dalam sumber daya alam,” ujarnya.
“Kita ini berdiskusi tadi bahwa Indonesia ini kaya raya kemudian juga kita penduduknya progresif yang hidup dalam keragaman yang diperlukan ke depan adalah bagaimana implementasi konstitusi itu dalam kebijakan-kebijakan strategis yang membawa Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur,” papar,” kata Haedar menambahkan. (ds/sumber CNNIndonesia.com)
