MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi meluncurkan Kartu Indonesia Satu, atau yang disingkat KARTIN1, Jumat (31/3) malam. Kartu Kartin1 merupakan kartu terintegrasi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai layanan.
Dalam satu Kartu Kartin1 memuat layanan berbagai kepentingan, seperti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, NPWP, kartu ATM, e Money, e-Toll, SIM, dan lainnya.
“Saya rasa pemilihan nama KARTIN1 sesuai, paling sangat dikenal kartini dengan pernyataan habis gelap terbitnya terang,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.
Turut hadir dalam peluncuran tersebuat Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Pada kesempatan itu juga dilakukan demonstrasi aktivasi platform KARTIN1 yang telah memiliki fitur pengamanan digital certificate dengan terlebih dahulu melakukan validasi data biometrik dari e-KTP, dan pemasukan informasi perpajakan ke dalam produk kartu perbankan.
Sebagai fitur pengamanan tambahan, dilakukan perekaman sidik jari dan pembuatan Personal Identification Number (PIN). Penggunaan kartu yang telah ditanamkan platform KARTIN1 dapat dilakukan menggunakan reader, yang dilekatkan pada EDC (Electronic Data Capture) maupun NFC (Near Field Communication).
Prototyping Platform KARTIN1 ini merupakan suatu showcase bahwa platform tersebut terbukti dapat diintegrasikan dengan kartu elektronik lainnya. Namun mengenai lingkup penerapan ke jenis kartu ataupun identitas tertentu masih menunggu infrastruktur legal yang berlaku.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan instansi pertama yang melakukan integrasi data dengan DJP dalam KARTIN1. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung DJP, Jakarta menjelaskan, KARTIN1 ini dapat memberikan banyak kemudahan bagi peserta.
“Dengan KARTIN1, nantinya peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu membawa banyak kartu. Kartu ini juga akan dapat digunakan untuk pembelian dan pembayaran kebutuhan sehari-hari”, tutur Agus.
BPJS Ketenagakerjaan,lanjutnya, akan mendukung penuh implementasi platform KARTIN1, untuk kesuksesan integrasi data melalui e-government. Implementasi kartu ini juga semakin memperkuat kerja sama pemanfaatan dan pertukaran data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DJP yang sudah dimulai sejak tahun 2014.
“Dengan integrasi data yang baik, BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan mendapatkan data yang valid yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada peserta,” ungkap Agus.
Pihaknya saat ini masih melakukan penyesuaian dalam infrastruktur internal BPJS Ketenagakerjaan. “Saat ini kami sedang mempersiapkan regulasi dan sistem yang dibutuhkan, untuk peluncuran kartu BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan KARTIN1 seperti prototype yang ditunjukkan malam ini bagi peserta pada akhir tahun nanti,” kata Agus. (joh)
