MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, menyiapkan skema bantuan sosial sebagai insentif agar warga Jakarta tidak mudik Lebaran 2020. Insentif tergabung dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disiapkan pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19).

“Ini sebenarnya Presiden minta karena beliau tidak, belum melarang mudik. Jadi beliau meminta saya agar dipikirkan bagaimana bentuk semacam insentif bagi para calon pemudik dari Jakarta agar mereka tidak atau mengurungkan niatnya untuk mudik,” kata Juliari dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung secara virtual, Selasa (7/6).

Dia menjelaskan, pemberian insentif ini disiapkan pemerintah agar masyarakat tidak mudik dan tetap bertahan di Jakarta. Namun begitu, Juliari meyakini kebijakan pemberian insentif ini tidak akan bisa menahan masyarakat tetap berada di Jakarta atau tak mudik seluruhnya.

Dia menerangkan bahwa Kemensos sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengumpulkan data masyarakat yang kemungkinan akan mudik. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan data sebanyak 2,5 juta jiwa yang kemungkinan keluar dari Jakarta.

“Semalam baru terima data dari Gubernur DKI yaitu data yang dari mereka adalah 2,5 juta jiwa atau 1,2 jiwa KK. Ini datanya sedang dalam pemadanan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” tuturnya.

Lewat data itu, lanjut Juliari, Kemensos bisa mendata masyarakat yang akan mendapatkan program JPS selama wabah virus corona. Salah satunya, masyarakat dengan penghasilan harian.

Menurutnya, bantuan yang disiapkan pemerintah bagi warga Jakarta antara lain pemberian program sembako senilai Rp150 ribu per minggu per keluarga serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu per keluarga. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan.

“Jadi, kalau Rp600 ribu dibagi empat setiap minggu, dapat Rp150 ribu setiap minggu,” katanya. (C/K/d)