Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – MPR RI dan Universitas Kuningan (Uniku) menjalin kerjasama dalam bidang perpustakaan dan pembahasan karya ilmiah atau tesis yang ada di kampus, diawali dengan membentuk kegiatan Pustaka Akademik.
Pada acara Jumat di Aula Student Center Uniku, Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah, mengatakan untuk mengadakan pustaka akadrmik bersama MPR RI, harus sesuai skripsi atau tesis yang berhubungan dengan konstitusi.
“Jadi tidak sembarang skripsi atau tesis yang kita bedah. Yang berhubungan dengan konstitusi sendiri itulah yang kita ambil,seperti judul skripsi yang sekarang ini,” ujar Siti Fauziah.
Selain itu lanjut Siti, MPR pihaknya kini terus berupaya untuk memperkenalkan dan terus menjalin kerja sama dengan perpustakaan di berbagai kampus di Indonesia. Di Jawa Barat sudah ada dua universitas yang telah menjalin kerjasama yaitu di Cirebon dan Kuningan.
“Jadi Kami juga ingin mempublikasikan perpustakaan MPR agar mahasiswa tahu bahwa bukannya hanya konstitusinya tapi MPR RI memiliki perpustakaan yang kebanyakan buku – bukunya itu tidak diperjualbelikan, yang tidak ada di pasaran, yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa fakultas hukum,” jelasnya.
Ke depan, tambah Siti, bentuk jalinan kerjasama dengan perpustakaan yaitu bila ada kegiatan pihaknya bisa membantu dalam bentuk sharing.
“Mahasiswa bisa mencari buku di perpustakaan MPR, tidak hanya kelompok namun perorangan juga bisa. Mudah – mudahan bentuk kerja sama ini bisa saling memberikan manfaat baik itu Unikunya sendiri maupun MPR nya,” harap Siti.
Bukti kerja sama pun dilakukan oleh Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah dan Rektor Uniku Dikdik Harjadi.
Usai penandatangan MoU antara MPR dan Uniku, dilanjutkan dengan penandatanganan MoA yang ditandatangani Kepala Perpustakaan MPR Yusniar, Ketua Perpustakaan Uniku Ngatimin, dan Dekan Fakultas Hukum Uniku Haris Budiman. Penandatanganan naskah kerja sama MoU dan MoA ini turut disaksikan oleh Pimpinan Yayasan Sang Adipati Kuningan.
Rektor Uniku Dikdik Harjadi, mengatakan, kerja sama yang telah dilakukan merupakan langkah baik, yaitu bertambahnya mitra Uniku terutama untuk menambah koleksi dan akses.
“Sebagaimana kita ketahui perpustakaan MPR RI mempunyai buku – buku dan produk hukum yang tidak diperjualbelikan, dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan program yang lebib kongkrit,” katanya.
Pihaknya pun mengapresiasi adanya bentuk kerjasama tersebut, karena akan memberikan dampak positip bagi mahasiswa terutama saat mencari buku hukum, ketatanegaraan yang tidak diperjualbelikan di pasaran. (dien/arl)
