Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Negara harus memiliki sikap serta dosis yang pas, adil, dan berimbang dalam mengusus agama di Tanah Air.
Hal ini diutarakan Lukman Hakim Saifuddin saat mengisi materi tentang Relasi Agama, Negara, dan Budaya dalam kegiatan Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Angkatan Pertama, di Jakarta, Rabu.
“Dalam konteks Indonesia, negara tak boleh terlalu jauh campur tangan mengintervensi urusan keagamaan warganya. Namun negara juga tak boleh terlalu lepas tangan tak mau tahu dan tak berperan apa pun dalam kehidupan keagamaan warganya,” kata Lukman, yang pernah menjabat Menteri Agama 2014-2019 .
“Di sinilah moderasi diperlukan dalam menyikapi dua kondisi ‘terlalu’ tadi. Negara perlu bersikap dalam takaran dosisnya yang pas, penuh keadilan dan berimbang,” lanjut Lukman pada forum yang dimoderatori Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro HKLN Kemenag Thobib Al Asyhar.
Indonesia, menurut Lukman, adalah negara yang menempatkan agama pada posisinya yang vital. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, tak bisa lepas dari nilai-nilai agama.
“Keberadaan penceramah agama menjadi amat strategis di tengah masyarakat agamis seperti itu,” tuturnya seperti dilansir dalam laman kemenag.go.id.
Maka penguatan kompetensi bagi penceramah agama menurut Lukman, adalah bentuk tanggung jawab negara (melalui Pemerintah) kepada warganya yang notabene adalah umat beragama.
Lukman pun berharap, melalui program yang ditawarkan secara sukarela ini dapat mewujudkan ceramah agama yang sesuai inti pokok ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia.
“Dengannya penguatan kompetensi penceramah agama, diharapkan, peradaban kita menjadi kian membaik,” harap Lukman.
Penguatan Kompetensi Penceramah Agama angkatan pertama ini diikuti 100 peserta yang berasal dari berbagai ormas Islam tingkat pusat, berlangsung 29 September hingga 1 Oktober 2020. (arl)
