Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Mundurnya Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian, semakin menambah deras isu partai Demokrat masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Di mana sebelumnya, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor beberapa lalu, mengawali spekulasi partai berlambang bintang mercy itu siap berkemas dan masuk ke dalam koalisi.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menganalisis, sebenarnya isu Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah bisa dirunut dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya.

Kata dia, hal itu terlihat dari komunikasi yang mulai dibangun elit Demokrat dengan PDI Perjuangan. Disitu, ada penjajakan koalisi Pilpres yang ditandai dengan pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Walaupun ini tidak terwujud, tapi Demokrat kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang berisi partai-partai pendukung pemerintah,” kata Saidiman, ditulis Jumat (6/10/2023).

Menurutnya, kemungkinan Demokrat masuk koalisi pemerintah juga semakin terbuka dengan posisi Nasdem dan PKB yang mengusung Anies Baswedan memakai isu perubahan.

“Apalagi dua menteri Nasdem terjerat kasus korupsi. Ada momentum pergantian menteri,” ucapnya.

Saidiman mengatakan, jika Demokrat bergabung ke pemerintah maka akan rugi dari sisi publik. Sebab, tidak ada lagi pihak yang menjadi oposisi selain PKS.

“Koalisi yang sangat gemuk itu bisa mengurangi check and balances pada pemerintah. Kekuatan politik yang terlalu dominan bisa membuat pemerintah kurang mendapat kontrol dalam kekuatan politik lain,” katanya.

Sedangkan, dari hubungan parpol koalisi pemerintah akan ada kursi menteri yang dikorbankan. Sebab, bila Demokrat masuk dan harus duduk di kabinet, ada kursi menteri yang harus bergeser ke partai mercy.

“Nah partai yang kadernya di kursi itu sebelumnya yang akan terdampak. Kursi menteri pertanian, misalnya, punya potensi diduduki kader Demokrat jika benar mereka bergabung,” ucap Saidiman.

Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan SBY

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (2/10/2023) lalu. Jokowi menyebut, pertemuan di Istana Bogor itu berlangsung hampir satu jam.

“Hari Senin sore bertemu hampir satu jam,” kata Jokowi usai membuka pameran Inacraft 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Jokowi mengungkapkan, dirinya dan SBY berbincang mengenai pemilu 2024. Namun, Jokowi merahasiakan detil pembahasannya.

“Ya silaturahmi berbincang bincang terutama mengenai 2024, yang dibicarakan apa ya rahasia,” kata dia.

Jokowi merahasiakan apakah perbincangannya dengan SBY membahas soal Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat masuk kabinet.

“Rahasia (soal AHY),” kata Jokowi.

“Rahasia (Demokrat masuk kabinet),” tutup mantan Wali Kota Solo ini.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan pembahasan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, SBY dan Presiden Jokowi bertemu di Istana Bogor, pada Senin (2/10/2023) sore.

Herzaky mengatakan, SBY bertemu Presiden Jokowi untuk menjelaskan makna perubahan yang dimaksud oleh Partai Demokrat.

“Bapak SBY juga menjelaskan mengenai narasi Perubahan yang selama ini disampaikan Demokrat ke publik. Apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya, dilanjutkan. Sedangkan jika ada yang dirasa kurang optimal, kita perbaiki agar manfaatnya bisa semakin dirasakan rakyat,” kata Herzaky, kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

SBY Akui Bahas Politik 2024

Selain itu, Herzaky menyebut, kedua tokoh itu bersepakat untuk menyukseskan Pemilu serentak 2024.

“keduanya bersepakat mensukseskan pemilu 2024 sesuai dengan perannya masing-masing. Bagaimana Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur, adil, dan aman. Bapak Joko Widodo sebagai presiden yang saat ini sedang bertugas, dan Bapak SBY sebagai presiden yang pernah memimpin negeri ini,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Herzaky menyampaikan, pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi juga untuk membahas dan berdiskusi terkait isu-isu terkini.

“Sudah cukup lama tidak berbicara berdua saja, tentu lebih banyak diskusi isu-isu terkini dan saling konfirmasi mengenai berbagai hal. Saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa,” ucap Herzaky.

Sementara, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sikap oposisi Demokrat tersebut harus menjadi pertimbangan penting apabila partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu ditawarkan kursi menteri.

“Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan,” kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

PDIP Ingatkan Keberadaan Oposisi

Kecuali, kata Hasto, Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun faktanya, sampai saat ini sikap politik Demokrat mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.

“Kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung, tetapi dari pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting,” ujar Hasto.

Meski demikian, kata Hasto, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai reshuffle. PDIP tidak ingin menanggapi lebih jauh kocok ulang kabinet karena menjadi hak prerogatif presiden.

Hasto mengatakan, sebelum melakukan reshuffle, biasanya Jokowi akan menyampaikan kepada ketua umum partai pengusungnya.

“Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Hasto.

Hasto tidak menjawab apakah sudah ada komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal rencana reshuffle.

Tetapi, Hasto menilai, perlu ada respons cepat terhadap masalah di Kementerian Pertanian yang menterinya, Syahrul Yasin Limpo diduga sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

“Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan,” kata Hasto. (ds/sumber Merdeka.com/Liputan6.com)