Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menggelar Pelantikan, Rapat Kerja Daerah PABPDSI Kabupaten Kuningan dan peluncuran Sekolah Desa Terpadu Indonesia, Rabu (24/2/2021) di Sangkanurip, Kuningan. Sebanyak 60 orang resmi menjadi pengurus PABDSI periode 2020 – 2026.
Ketua PABPDSI Kuningan, Yayat Supriyat mengatakan profesionalisme kerja tentunya mengakar pada tuntutan hak BPD, baik dari sisi tuntutan finansial maupun tuntutan perlindungan kerja anggota BPD.
“Faktanya, beban biaya BPD yang dialokasikan dari APBDes besarannya belum berbanding lurus dengan beban tanggung jawabnya. Belum lagi Penghasilan Asli Desa khususnya pembagian sewa bengkok,” ungkapnya.
Rakerda PABPDSI Kabupaten Kuningan, sambungnya, merupakan salah satu program organisasi untuk menyusun
program-program strategis dan penyampaian rekomendasi kepentingan internal dan eksternal organisasi
PABPDSI.
“Program-program PABPDSI yang akan dibuat melalui Rakerda fokus diarahkan kepada penguatan
kelembagaan PABPDSI dan penguatan posisi BPD melalui peningkatan kemampuan profesionalisme anggota
BPD,” jelasnya.
Pengurus pusat PABDSI, Feri Ardiyansa mengatakan Kuningan menjadi pelopor di Indonesia, sesuai dengan undang – undang, sebagian pemerintaj desa tidak bisa didorong menjadi ormas.dan LSM, PABDSI.di seluruh provinsi dan Kabupaten.
Sebagai PABDSI dilahirkan di Bandung, dan sebagai pelopor juga PABDSI dinKuningan, bisa lahirnyansekolah desa terpadu indonesia, untuk persmiannya dihadirkan di Kuningan. “Saya siang malam mendukung diskusi tentang program.sekolah desa terpadu indonesia,”ujarnya.
Bupati Kuningan, H Acep Purnama dalam sambutannya bersyukur dari 361 BPD se-Kabupaten Kuningan, saat ini sudah memiliki induknya PABDSI.
“Semoga dengan adanya rakerda dan terbentuknya pengurus PABDSI bisa mempertegas posisi BPD menjadi lebih profesional, bermartabat, sejahtera dan mandiri menuju pemerintah desa yang baik,sesuai dengan tema acara hari ini,”papar Acep.
Bupati berharap dengan adanya wacana sekolah desa terpadu indonesia, semoga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyambut baik adanya Sekolah Desa Terpadu Indonesia. “Karena pendidikan itu penting, mungkin tidak semua kepala desa mampu menjadi kepala desa. Apalagi yang namanya pimpinan, tidak ada sekolah, jangankan Kades, Bupati juga tidak ada,” tuturnya.
Hanya dengan pendidikan itu bisa meningkatkan kapasitas pimpinan itu sendiri, makanya dengan adanya SDTI bisa meningkatkan kemampuan pemdesnya. “Sebaiknya Kades pun fokus terhadap kesehatan, pendidikan jangan terlalu banyak tugas, agar tidak bingung,” katanya. (dien / arl)
