Mimbar-Rakyat.com (Majalengka) – Pesantren mendapat kepelatihan implementasi keuangan inklusif dan syariah, agar lebih mampu memaksimalkan potensi perekonomian yang dimiliki pesantren.
Kemenag dan Kemenko Perekonomian bekerja sama memberikan edukasi implementasi keuangan itu, kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur.
Waryono mengatakan, pesantren merupakan entitas lembaga pendidikan keislaman yang menjamur di Indonesia dan sangat potensial menjadi kekuatan ekonomi nasional.
Sebab, katanya, dengan jumlah lebih dari 29ribu, tiap pesantren memiliki produk dan jasa yang berbeda-beda.
“Sudah seharusnya Kementerian Agama melakukan sinergi dengan lembaga lainnya seperti Kemenko Perekonomian untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki Pesantren, terutama dalam bidang pengembangan ekonomi,” kata Waryono di Majalengka, Senin, seperti dilansir kemenag.go.id.
Waryono mengaku, pengembangan ekonomi pesantren bukan bidang Kemenag, karena pihaknya menjalin sinergi dengan kementerian terkait, antara lain: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Kita terus perkuat sinergi. Kemenag memfasilitasi aspek penguatan pendidikan keagamaan, sedang untuk pengembangan perekonomian dilakukan kementerian terkait lainnya,” kata Waryono.
Asiten Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Erdi Rio menambahkan, pesantren sangat segmentatif untuk menjadi pusat pemberdayaan dan model peningkatan potensi ekonomi nasional.
“Oleh karenanya, dibutuhkan sinergitas Kementerian Agama yang menaungi lembaga pesantren secara berkelanjutan,” katanya, dengan menambahkan, Pesantren potensial untuk jadi pusat pengembangan perekonomian nasional dan semoga kita terus bisa bersinergi dengan Kemenag. (arl)
