MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM setelah melihat hasil evaluasi Kementerian ESDM terhadap penerimaan negara di subsektor minyak dan gas Bumi menunjukkan angka positif pada semester pertama 2018.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengungkapkan hal itu dalam bincang dengan media di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (4/9).
“Pemerintah tidak merencanakan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat,” ujarnya.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mengatakan, “Untuk semester pertama 2018 angka penerimaan negara dari migas ini mencapai 6,57 miliar dolar AS, tahun lalu pada periode yang sama angkanya 4,68 miliar dolar AS. Nilainya naik 1,89 miliar dolar AS atau sekitar Rp 28 triliun.”
Di sisi lain, katanya, subsidi BBM jenis solar yang digelontorkan Pemerintah tahun ini ditambah Rp 1.500 per liter, dari sebelumnya Rp 500 di 2017 menjadi Rp 2.000 per liter di 2018.
“Realisasi penyaluran solar pada semester I 2018 ini sebesar 7,2 juta kl (kiloliter), dikalikan tambahan subsidi Rp 1.500 menjadi sekitar Rp 10,8 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan penerimaan negara yang kita punya di semester 1 ini (Rp 28 triliun),” katanya.
“Bahkan Rp 28 triliun tersebut sudah bisa menutup beban tambahan subsidi sampai akhir tahun 2018, dimana kuota solar total mencapai 14,5 KL,” katanya.
Ia optimis, tren neraca migas yang menunjukkan sinyal positif di semester pertama 2018 ini juga masih akan berlanjut di semester kedua 2018. “Melihat ini semua apakah perlu (harga) BBM naik? Saya pikir tidak,” kata nya seperti dilansir antaranews.
Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan impor dan memperkuat devisa, Kementerian ESDM juga telah menetapkan kebijakan strategis mulai dari penataan ulang proyek ketenagalistrikan, penerapan perluasan mandatori B20, meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), hingga kebijakan hasil ekspor sumber daya alam untuk penguatan devisa nasional.
“Kami harap semua pihak dapat mendukung kebijakan Pemerintah demi melindungi bangsa dan rakyat Indonesia,” kata nya. (An/Kb)
