MIMBAR RAKYAT (Jakarta) : Harry Azhar Aziz menilai target pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6,4 persen merupakan angka pesimistis. “Angka ini adalah pilihan paling pesimistis dari yang disepakati di pembicaraan pendahuluan bersama DPR di bulan Mei yang lalu,” katanya ketika diminta komentar terkait pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 6,4 persen.
Target pertumbuhan ekonomi untuk RAPBN 2014 sebenarnya bisa lebih tinggi lagi ketimbang yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,4 persen. Adanya krisis global seharusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk menekan target pertumbuhan ekonomi. Selain Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis , pendapat senada disampaikan Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti yang dihubungi secara terpisah, di Jakarta, kemarin.
Dalam pembicaraan pendahuluan bersama DPR, pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional antara 6,4 persen hingga 7 persen. Angka itu juga dinilai jauh dari janji Presiden dalam kampanye pemilihan presiden pada 2009, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
Harry menolak alasan Presiden yang menyalahkan situasi krisis sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen tidak dapat dilanjutkan. “Alasan bisa saja dibuat, misalnya situasi krisis,” kata dia.
Menurut dia, jika Presiden konsisten menggenjot alokasi belanja infrastruktur rata-rata 5 persen terhadap PDB, atau sekitar Rp 500 triliun sejak tahun pertama masa jabatannya, maka target itu bisa dicapai. Namun, kenyataannya, pemerintah hanya mengalokasikan belanja infrastruktur sekitar Rp 208 triliun.
“Saya punya keyakinan, jangankan 7 persen, 8 persen sampai 9 persen pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 akan mudah tercapai,” kata dia, seperti dilaporkan Suara Karya.
Destry Damayanti mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan 6,4 persen atau lebih, diperlukan kerja keras.
“Mesti ada tekad yang kuat untuk mengejar angka tersebut. Terutama harus ditingkatkan pengelolaan pertanian, industri, dan bidang yang padat karya,” kata Destry Damayanti.
Menurut dia, menjelang Pemilu 2014 ada sedikit stimulus yang merupakan belanja modal domestik. Jumlahnya diperkirakan sekitar 0,2-0,3 persen yang didapat dari belanja untuk kelengkapan partai-partai ataupun kepentingan pemilu lainnya. “Ini tetap bermanfaat sebab bisa menjadi pintu masuk untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Destry menambahkan, sebenarnya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan di bidang industri dan pertanian. Namun, situasi global saat ini juga menjadi faktor yang harus diperhatikan.
“Faktor krisis global juga menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, kita bisa mencapai angka rata-rata 6 persen saja sudah bagus,” ucapnya.
Yang tak kalah pentingnya, menurut Destry, dalam mengejar pertumbuhan yang optimal dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus memperbaiki government standing. Belanja APBN pun, katanya, harus dikejar agar bisa terserap hingga 90 persen, sehingga dia dapat menjadi stimuslus dalam mengejar target pertumbuhan itu.
Menurut dia, yang tak boleh diabaikan pemerintah adalah masalah pertanian. Sektor pertanian Indonesia yang tidak berkembang bisa mempersulit perekonomian Indonesia di dalam mengejat pertumbuhan itu. Apalagi, apabila kondisi ini juga diikuti oleh bidang industri yang juga tidak berkembang, sehingga makin mempersulit.
“Meski begitu, saya tetap optimistis, pertumbuhan yang diharapkan masih bisa dicapai. Asalkan pemerintah mampu melakukan langkah-langklah yang strategis di bidang industri dan pertanian. “Mudah-mudahan dapat kita capai dan pemerintah pasti punya cara yang tepat,” kata Destry.
Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 6,4 persen.
RAPBN 2014 pemerintah susun dengan asumsi, pertama pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4 persen. Kedua, asumsi mengenai inflasi akan dijaga pada kisaran 4,5 persen. Ketiga, asumsi rata-rata nilai tukar dengan menggunakan kebijakan moneter yang berhati-hati akan dijaga Rp9.750 per dolar AS.
Keempat, pemerintah akan terus menjaga kesehatan fundamental ekonomi dan fiskal agar instrumen tetap memiliki daya tarik bagi investor.
Dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daearah (DPD) di gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden SBY mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 diharapkan mencapai 6,4 persen.
Asumsi inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, suku bunga, harga minyak mentah, dan lifting minyak dan gas bumi (migas) menjadi butir lain yang ditekankan Presiden RI.
Laju inflasi pada tahun 2014 akan dijaga pada kisaran 4,5 persen.
Hal ini dilaksanakan dengan pembauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sambil diikuti usaha untuk tetap menjamin kelancaran dan ketersediaan kebutuhan masyarakat, serta kebijakan ketahanan pangan.
Nilai tukar rupiah, Presiden menambahkan, akan dijaga pada kisaran Rp 9.750 per satu dolar Amerika Serikat (AS). “Melalui kebijakan moneter yang berhati-hati, kita menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas tingkat nilai tukar rupiah yang realistis,” ujar Presiden.
Dalam pidatonya, SBY juga menyinggung soal toleransi dan penghormatan terhadap kemajemukan adalah poin penting yang disampaikan oleh Presiden SBY pada pidato kenegaraannya. SBY antara lain menjelaskan bahwa kemajemukan merupakan hakikat Indonesia yang harus dipertahankan.
Kepala Negara juga menyatakan bahwa perbedaan tidak bisa dijadikan alasan bagi tindakan kekerasan. “Kita harus memaknai kemajemukan ini, harus cegah benturan dan kekerasan komunal. Kita tidak membeda-bedakan orang serta kelompok,” ujar SBY.
Menurut Presiden, dialog dan diskusi menjadi pilihan ketika terjadi gesekan dan ketidakpahaman antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Pemahaman mengenai kemajemukan dan perbedaan, kata SBY, harus pula disampaikan sejak dini kepada putra-putri Indonesia, agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang menghargai hak-hak manusia dalam perbedaan.
Berkaitan dengan itu, lebih jauh SBY pun meminta agar para guru dan orang tua mendidik siswa dan anak-anaknya terkait penghormatan atas kemajemukan tersebut***
