Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Wacana pemindahan ibu kota yang kembali mencuat dan merupakan perintah Presiden Joko Widodo, didasarkan atas perhitungan perekonomian di Pulau Jawa yang sangat kuat dibanding di luar Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan.
Hal di atas diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, seperti dilaporkan laman Kemendagri http://www.kemendagri.go.id, Selasa (11/7). Tjahjo menyatakan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta itu disyaratkan harus memperhatikan berbagai aspek. Sebab, rencana pemerintah kali ini tak mau hanya sekedar wacana.
“Ini harus ada progress report. Pak presiden juga tidak mau sekadar wacana. Dia menugaskan Bappenas untuk mencermati, seandainya diubah itu gimana, dipindahkan itu di mana. Aspek geografisnya, semua aspek harus dipelajari,” kata Tjahjo dalam suatu acara di PTIK Jakarta, Senin (10/7).
Pemindahan ibu kota, dikatakan membutuhkan waktu, karena lokasi baru ibu kota harus lokasi yang tepat. “Bukan masalah mendukung atau tidak, mana yang memang lebih tepat. Kan pemerintah tidak otomatis kayak pindah rumah. Dulu pernah kok kita dari Jakarta ke Yogyakarta, Jakarta ke Padang, pemerintahannya,” tuturnya.
Presiden, kata Tjahjo, bisa berkantor di mana saja. Misal di Yogyakarta ada gedung istananya. Begitu juga di Bogor, Bali dan Surabaya, serta Kalimantan. Meski demikian, sarana dan prasarana juga harus menunjang.***(eank)
