MIMBAR-RAKYAT.com (Garut) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, Lucky Lukmansyah Trenggana, menyoroti minimnya penyerapan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Garut.
Akibatnya, anggaran Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Slamet Garut dan pembangunan Gedung Sarana Olahraga (SOR) Ciateul tidak terserap seutuhnya, katanya, Sabtu.
Kepala Dinas Olah Raga Kabupaten Garut, Kuswendi membenarkan, kalau dana untuk pembangunan SOR Ciateul Rp17 Miliar, belum terserap sedikitpun. Alasanya, tegas Kuswendi, pihak ketiga atau pemborongnya tidak mau mengambil dana pencairan pertama.
Sementara tegas Kuswendi, pekerjaan SOR Ciateul sekarang ini baru 15%. “Kalau sampai Desember tidak beres, anggaran tersebut harus dikembalikan ke Negara,” katanya.
Namun Kuswendi yakin pembangunan SOR Ciateul akan beres Desember nanti.
Sementara Kta DPC Partai Demokrat Garut, menemukan rendahnya realisasi penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hingga Oktober 2016, baru bisa terserap pada termen pertama. Jelas Ahmad Bajuri Ketua DPC Partai Demokrat Garut.
Menurut nya, proses pencairan DAK selama satu tahun anggaran yakni empat termen. Bantuan pemerintah pusat itu dialokasikan untuk sarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
“Prihatin, memasuki triwulan ke-4 penyerapan DAK masih sangat rendah,” ujar Bajuri.
Pencairannya itu sendiri berdasarkan hasil laporan penggunaan anggaran Pemda.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut berpacu dengan waktu. Hanya dengan kurun waktu dua bulan tentunya harus bisa mencairkan termen ke-2, 3 dan 4.
“Saya tidak tahu persis dimana kendalanya hingga mengalami keterlambatan pencairan,” sebut mantan Sekjen Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang satu ini.
Bajuri khawatir, pasca banjir bandang, Selasa (20/9/2016) silam terjadi double pengalokasian anggaran pembangunan sarana infrastruktur terdampak bencana alam.
Lalu terkait kebijakan pemerintah pusat perpanjangan waktu 50 hari pasca bulan Desember, katanya, peruntukannya khusus pos dalam kondisi tertentu.
Oleh karenanya, Pemda Garut mesti membuat rencana tentang manajemen pengelolaan keuangan.
“Akan lebih baik tepat waktu penggunaan anggarannya. Artinya, Pemda jangan tergantung pada perpanjangan waktu karena akan cepat terasa manfaat dan pergerakan perekonomiannya,” tegas Bajuri. (Yat.R/KB)
