MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Pernyataan Menteri Polhukam Wiranto terkait permintannya kepada penegak hukum, khususnya KPK untuk menunda penanganan kasus terduga korupsi terhadap calon kepala daerah yang ikut Pilkada serentak tahun 2018 bikin prihatin banyak pihak.

Salah satunya, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta. Dia mengaku prihatin atas ataspernyataan Wiranto. Khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada kepala daerah dan calon kepala daerah di wilayah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak 2018.

Dijelaskan Kaka, Selasa (13/3), terkait penegakkan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh.

Dari sisi legal penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.

Ketiga, kata Kaka, KPK seyogyanya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan opini publik.

“Sehingga penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksankan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

“Kepada Bawaslu diminta untuk melakukan intensifikasi pencegahan dan penindakan kasus-kasus hukum, khsusunya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kepada penyelenggara Pemilu dan peserta pemilus serta semua pihak yang potensial untuk melakukan pelanggaran Pemilu,” paparnya.

Tidak hanya KIPP yang prihatin atas pernyataan Wiranto, sebelumnya ICW juga mengatakan hal serupa termasuk Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.(joh)