Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun,  mengajak  agar media massa mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 secara menyeluruh, berkaitan dengan pemanfaatan anggaran, regulasi teknis, personal penyelenggara, sosialisasi dan diseminasi informasi. Hal itu disampaikan saat membuka Seminar Pilkada Damai 2024 dengan tema “Membangun Pilkada Sukses, Aman Partisipatif” di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak  akan digelar pada bulan November mendatang. Sebanyak 545 daerah dengan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan memilih kepala daerahnya masing-masing.

“PWI Pusat menyelenggarakan seminar ini sebagai pelaksanaan surat edaran Mendagri yang intinya mengajak PWI berpartisipasi dalam Pilkada 2024 agar berjalan baik, aman dan lancar. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Hendry Ch Bangun dalam sambutannya.

Dalam seminar tersebut, PWI Pusat menghadirkan para pembicara yang kompeten. Mereka adalah, Titi Anggaraini sebagai Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Dr. Suhajar Diantoro birokrat dan akademisi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 10 Maret 2022-30 April 2024, Kombes Pol Tori Kristianto Karoops Polda Metro Jaya, Dr. Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers dan juga Agus Melaz Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Titi Anggaraini mengatakan, di tengah kondisi kelelahan politik yang dirasakan publik saat ini, media bersama kelompok masyarakat sipil perlu memainkan peran krusial dalam mendorong masyarakat untuk kita mengambil peran mengawal tahapan Pilkada dan mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang damai, kredibel dan berintegritas.

“Media perlu terus mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan membangun kepedulian pada pelaksanaan Pilkada di daerahnya. Kemudian mendorong publik untuk mengawal Pilkada di daerahnya masing-masing,” kata Titi.

Pilkada 2024 yang merupakan Pilkada Serentak kelima diputuskan akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Pilkada tersebut akan memilih 37 Gubernur, 415 Pemimpin Tingkat Kabupaten dan 93 Pemimpin Tingkat Kota.

Mantan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro mengungkapkan, untuk masalah pendanaan Pilkada 2024 sejauh ini sudah tidak menjadi masalah. Dalam penyelenggaraan tersebut, KPU mendapat alokasi anggaran senilai Rp.28,79 Triliun. Dan Bawaslu mendapat alokasi Rp 8,6 Triliun. Dan juga anggaran untuk keamanan (TNI-Polri) sudah tidak masalah.

“Semua Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pemanfaatan anggaran. Rakyat, mahasiswa, wartawan juga berhak tahu terkait anggaran tersebut,” ujar Suhajar Diantoro saat menjawab pertanyaan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana (UMB) yang hadir dalam seminar.

Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol Tori Kristianto menambahkan, dari segi persiapan keamanan, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah Bekasi, Depok dan Tangerang seluruh telah dilakukan persiapan. Ia optimis, penyelengaraan Pilkada Serentak tahun 2024 ini akan berjalan aman, lancar dan tertib.

“Polda Metro Jaya ini terdiri dari  13 Polres, yakni 8 polres di DKI Jakarta dan ada 3 yang masuk wilayah Jawa Barat (Jabar) yakni Bekasi, Metro, Polres Depok dan juga Polres Tangsel dan Tangerang Kota yang ada di wilayah Banten. Ini wilayah yang kami sudah petakan untuk pengamanan pelaksaan Pilkada 2024,” tegas Kombes Pol Tori Kristianto.

Ketua Dewan Pers Nini Rahayu mengatakan, Pers wajib mengajak partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada 2024. Ia juga meminta Pers tidak terjebak pada pemberitaan penyiaran seputar prosedural pemilu dan juga tidak terjebak dalam praktek politik praktis.  Pers harus mengangkat dan  mencerdaskan masyarakat soal kepemimpinan di tingkat provinsi dan juga daerah.

“Dalam pandangan saya, fungsi peranan pers yakni membantu menjelaskan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat. Termasuk juga dalam hal penegakan demokrasi di tingkat masyarakat yang memiliki hak yang sama. Di satu sisi Pers harus bisa menciptakan suasana kondusif dan di lain pihak Pers juga harus bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Kalau ada calon pemimpinnya korup, ya jangan dibagus-bagusin beritanya,” kata Ninik Rahayu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Agus Melaz sebagai pembicara terakhir mengatakan, bahwa terkait dengan persiapan Pilkada 2024 seluruhnya telah dipersiapkan secara matang.

“Yang jelas kami mengapresiasi seminar yang dilaksanakan PWI Pusat ini. Karena ini membantu sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ini positif, pada saatnya nanti kami juga akan melakukan hal yang sama,” pungkas Agus Melaz.***(rls/edy)