MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Capres Prabowo Subianto pilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden (Capres). Pilihan ini dinilai berbeda dengan rekomendasi hasil ijtima ulama yang digelar GNPF Ulama.
Sebelumnya Ijtima Ulama merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai Capres serta Habib Salim Segaf Al Jufri dan Ustad Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.
Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid mengakui pasangan capres dan cawapres tidak sesuai ijtima ulama. Meski demikian, dia tak menolak pasangan yang diusung koalisi partai.
“Kalau dikatakan tidak sesuai ijtima ulama tidak benar. Ijtima ulama tetap dijalankan Prabowo walaupun diambil separuhnya. Prabowo juga bagian ijtima ulama,” katanya pada salah satu diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8).
Kholid menambahkan koalisi oposisi baru dapat disebut tidak menjalankan ijtima ulama jika tidak mengusung Prabowo pada Pilpres 2019. Dengan tetap Prabowo maju, maka PKS menilai masih menjalankan rekomendasi ulama.
“Memang dari dua pilihan (ijtima ulama) Pak Prabowo di sana. Justru kalau tidak dukung Pak Prabowo tidak jalankan ijtima ulama, walau tidak sepenuhnya,” tandas Kholid.
MINTA MAAF
Setelah resmi ikut bergabung dalam koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga, Partai Demokrat ternyata tidak langsung melenggang begitu saja.
Ada tuntutan dari PAN terhadap Demokrat, yakni meminta maaf atas tuduhan bahwa ada mahar Rp 500 miliar ke PAN dan PKS agar Sandiaga jadi cawapres Prabowo.
“Kami mengapresiasi pilihan Partai Demokrat untuk bergabung mengusung dan mendukung Prabowo Subianto-Sandi. Dukungan tersebut diharapkan akan semakin memantapkan langkah untuk meraih kemenangan,” ujar Wasekjen PAN Saleh Daulay, Jumat (10/8).
Sebelumnya, Wasekjen PD Andi Arief sempat melemparkan tudingan Sandiaga membayar PKS dan PAN Rp 500 miliar supaya mendapat restu menjadi pendamping Prabowo.
Baik Gerindra, PAN, dan PKS sudah membantah tudingan itu. Saleh menyoroti hal tersebut mengingat kini PD telah masuk koalisi bersama Gerindra-PKS-PAN.
“Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya persoalan-persoalan tarik-menarik dan isu-isu di belakangnya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Kemarin kan ada isu yang tidak baik. Misalnya, ada tuduhan yang menyebutkan bahwa PAN, PKS, dan Gerindra menerima mahar masing-masing Rp 500 M,” sebutnya.
Saleh menuntut Demokrat meminta maaf. Hal tersebut, menurutnya, agar tidak membuat hubungan di koalisi menjadi tidak enak atau canggung.
“Pernyataan ini tentu harus dicabut dan yang menyampaikannya diminta untuk meminta maaf. Ini penting untuk membuat semua merasa lega dan rela atas keputusan yang ada ini,” ujar Saleh.
Demokrat hampir saja tidak jadi ikut berkoalisi dengan Gerindra cs lantaran kecewa karena kadernya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih sebagai cawapres. Menurut Saleh, partai koalisi yang lain merasakan hal sama.
“Kalau soal aspirasi yang belum tersalurkan, saya kira masing-masing partai juga mengalaminya. Namun, di tengah konstelasi dan dinamika politik yang seperti ini, semua harus bisa mengalah dan saling memberi. Dengan begitu, kesatuan visi dan pandangan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera mendapat prioritas utama dan tertinggi,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.
“Kalau mau menang, memang harus bersatu. Tidak boleh ada sekat-sekat di antara para partai pendukung. Termasuk tentunya isu-isu yang sempat membuat gerah,” tambah Saleh.
Dia sekali lagi meminta Demokrat meminta maaf karena kisruh pernyataan Andi Arief. Bukan hanya tudingan soal mahar, Andi juga menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus.
“Meminta maaf itu saya kira jalan yang paling mudah dilakukan. Kami pun tentu tidak akan terlalu mempersoalkan jika memang ada permintaan maaf tersebut. Kami tentu sangat memahami apa yang dihadapi dan dirasakan teman-teman di Partai Demokrat. Tetapi itulah realitas politik. Tidak selamanya sesuai dengan harapan,” tutur Saleh. (i/dir)
