MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, segera mengkaji pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diperbantukan penanganan kasus korupsi kepada seluruh Polda di Indonesia.

“Pembentukan Densus Tipikor ini bukan menyaingi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melainkan memperkuat Polri dalam penanganan korupsi,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR yang diketuai Bambang Soesatyo, di Senayan, Senin (17/7).

Densus Tipikor, dibentuk lantaran dilatarbelakangi adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan Polri se-Indonesia mulai Polda-Polda yang membawahi kepolisian resor (Polres), sektor (Polsek) hingga Pos Polisi yang beranggotakan Bintara Pembina Keamanan & Ketertiban Masyarakat (Babin Kamtibmas) setingkat kelurahan.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengapresiasi sebagai langkah positif dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Hanya saja, katanya, seberapa efektifkah Densus Tipikor Polri dalam memberantas korupsi?.

“Kewenangan penanganan korupsi di tubuh Polri kan sudah ada kenapa tidak dimaksimalkan saja, disamping yang melatari dibentuknya KPK secara Adhoc, karena kurang maksimalnya kinerja Polri dan Kejaksaan.

“Jadi untuk apa lagi dibentuk Densus Tipikor, yang dipastikan menambah beban biaya negara yang kini dalam kesulitan likuiditas,” katanya. (joh)