Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Semenjak diresmikan Bendungan Kuningan, pada (31/8/2021) lalu, oleh Presiden RI Joko Widodo. Kini bendungan yang memiliki kapasitas tampung 25,9 juta meter dan luas genangan 221,59 hektare ini rupanya menarik perhatian masyarakat untuk mengunjunginya.
Terlihat di bahu jalan menuju lokasi bendungan yang akan mengairi 3.000 hektare areal sawah masyarakat yang berada di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon di Jawa Barat dan Kabupaten Brebes di Jawa Tengah tersebut dipenuhi oleh warung atau pedagang kaki lima.
Sementara Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS-Cimancis) hingga hari ini, belum bisa mempersilakan masyarakat untuk masuk wilayah bendungan tersebut. “Seharusnya masyarakat belum bisa masuk.ke wilayah bendungan karena masih dalam tahap uji coba peralatan,” terangnya, Senin (29/11/2021).
Selain itu, pihaknya pun kini masih melakukan pengujian perekaman, seperti debit air, curah hujan, dan lainnya.
Sehingga, jika masyarakat diperbolehkan masuk, pihaknya khawatir akan mengakibatkan kerusakan dan ada hal-hal yang menyangkut keselamatan masyarakat yang tidak diinginkan.
“Karena bendungan ini dalamnya 30 meter, kita khawatir ada yang masuk kawasan bendungan dan ke daerah perairan. Belum lagi ada alat juga yang menghasilkan listrik, ” terangnya.
Di lain pihak, kondisi sekitar bendungan ini nampak belum ditata untuk kenyamanan masyarakat selayaknya sebuah obyek wisata.
Sehingga, untuk sementara waktu, pihaknya berharap masyarakat bisa bersabar untuk bisa melihat lokasi dan menikmati indahnya bendungan ini dari dekat.
“Semoga secepatnya ada keputusan dari BBWS dan Pemkab setempat terkait langkah kelanjutan bendungan ini, baik untuk sektor pariwisatanya maupun untuk perekonomian masyarakat, ” ungkap Doni.
Terpisah, Administratur Perum Perhutani KPH Kuningan, Ma’mun Mulyadi, menyebutkan sebagian kawasan bendungan sebelumnya memang masuk ke kawasan Perhutani.
Untuk penataan konsep pariwisata di sana, pihaknya mengaku telah mempersiapkan investor dari kalangan masyarakat agar sekitar bendungan segera tertata rapi.
“Proses investasi kepariwisataan ini sudah berjalan untuk pengembangan lokasi wisata. Namun di jalur itu yang masuk kawasan Perhutani, kita tidak kerjasamakan dengan pihak manapun, makanya kita bikin plang larangan untuk mendirikan bangunan di situ, ” paparnya.
Ke depan pihaknya mengatakan, akan tetap mendukung program pemerintah daerah selama itu untuk kemaslahatan ummat dan kebaikan masyarakat. (Dien)
