Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Pemerintah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu ke depan mulai 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter pandemi yang selalu dipantau pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengumumkan hal itu dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, selepas rapat terbatas bersama Presiden beserta jajaran terkait.
“Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan daril 26 sampai 8 Februari. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri,” ujarnya.
PPKM tersebut melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten / kota.
Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten / kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten / kota dengan risiko sedang, dan tiga kabupaten / kota dengan risiko rendah.
Sementara dari tujuh provinsi, terlihat masih terdapat peningkatan kasus di lima provinsi dengan dua provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus.
Sejumlah parameter tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk kembali menerapkan PPKM hingga dua minggu ke depan.
“Diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy rate di atas nasional. Ini menjadi parameter yang diminta untuk evaluasi dan kemudian untuk terus dilakukan,” ucap Airlangga.
PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.
Kegiatan konstruksi dan sektor usaha esensial yang telah ditetapkan dapat tetap beroperasi penuh dengan pengaturan jam operasional serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.
“Kemudian terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah,” tutur Airlangga. (arl)
