MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Presiden Jokowi marah. Bahasa tubuhnya mengatakan itu. Ia langsung memerintahkan Perpres tentang mobil “bilkin” (mobil untuk pejabat “miskin”) langsung dicabut. “Jadi akan langsung dicabut dan kembali ke perpres lama,” kata Andi.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui telah lalai saat mengawal proses terbentuknya peraturan presiden mengenai kenaikan tunjangan mobil bagi pejabat.
“Pengawalannya sudah dilakuikan dari Seskab. Hanya saja kami lalai secara substantif untuk mengatakan kepada Presiden bahwa timing nya tidak tepat karena dinamika ekonomi yang terjadi,” kata Andi seusai rapat kabinet di Istana Negara, Senin, 6 April 2015. Perpres itu intinya memberikan subsidi sebesar Rp 210 juta bagi pejabat anggota DPR dan pimpinan lembaga negara untuk membeli mobil pribadi.
Finalisasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang “Bilkin” (Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan) dilakukan sejak Februari, sementara Presiden menandatangani pada Maret lalu.
Andi melapor kepada Presiden mengenai kronologi terbentuknya perpres, mulai dari permintaan DPR, lalu meminta pertimbangan dari Menteri Keuangan, dan kemudian difinalisasi.
Setelah dilaporkan secara menyeluruh, Presiden Jokowi marah. Dari bahasa tubuhnya, yang langsung memerintahkan untuk mencabut perpres. “Jadi akan langsung dicabut dan kembali ke perpres lama,” kata Andi.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan proses pencabutan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 a akan memakan waktu hingga sebelas hari. “Kalau di Setkab (Sekretaris Kabinet), standarnya sebelas hari,” katanya. Dihitung dari setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan pencabutan perpres hari ini,” ujarnya.
Amburadulnya proses lahirnya Perpres ini bersamaan dengan maraknya isu perombakan kabinet terhadap kinerja menteri yang kurang memuaskan.
Lembaga riset Indo Barometer merilis hasil survei tentang kinerja menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Hasilnya sejumlah menteri kinerjanya cukup baik, namun lebih banyak menteri yang kinerjanya kurang memuaskan.
“Nama menteri yang dinilai kinerjanya bagus adalah Susi Pudjiastuti (24,1%). Disusul Anies Baswedan (3,9%), Puan Maharani (3,4%) dan Khofifah Indar Parawansa (3%),” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom.
Survei tersebut dilakukan pada tanggal 15 – 25 Maret 2015. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1200 orang (margin of error sebesar ± 3,0% pada tingkat kepercayaan 95% (ais)
