Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung model kepemimpinan nasional yang tidak pernah maju. Hal itu dikarenakan setiap pergantian pemimpin tidak pernah ada keberlanjutan dan justru mengulang dari nol.
“Butuh konsistensi, keberlanjutan karena dari yang saya pelajari dari kepemimpinan kepemimpinan kita itu selalu sudah SMP balik lagi ke TK lagi, sehingga balik lagi ke nol,” singgung Jokowi saat memberikan sambutan pada Acara Kompas 100 CEO Forum di Kawasan IKN seperti dikutip daring Kamis (2/11/2023).
Dia menambahkan, jika setiap pergantian pemimpin harus kembali ke titik nol maka sulit bagi Indonesia bisa mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Khususnya, dari negara berkembang menjadi negara maju.
“Seperti kita beli bensin di pompa bensin, pak dari nol pak, pak sudah nol pak, apa kita mau seperti itu terus? kalau sudah masuk SMP harusnya bisa masuk ke SMA, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 mestinya seperti itu konsistensi dan itu yang harusnya dibutuhkan,” tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, keberlanjutan diinginkan adalah bagaimana menciptakan ekosistem global supply chain yang berpengaruh di dunia. Salah satunya, adalah dengan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
“Indonesia adalah negara besar dengan potensi yang besar tetapi bagaimana kita bisa mengintegrasikan potensi besar ini agar menjadi kekuatan besar bangsa kita, ketergantungan negara lain terhadap bangsa kita, sehingga saya ingin ada satu produk besar kita yang bisa masuk ke global supply chain,” jelas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini juga mencatat, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana dapat mengintegrasikan seluruh potensi alam di Indonesia yang titiknya terpisah satu dan lainnya.
“Mengintegrasikan bukan barang mudah, bagaimana mengintegrasikan nikel yang banyak Sulawesi dengan bauksit yang banyak di barat, seperti Bintan dan Kalbar. Bagaimana mengintegrasikan lagi dengan tembaga yang ada di Papua dan NTB. Jadi yang paling efisien diletakan dimana kalau mau bikin pabriknya?,” katanya.
Butuh Keterlibatan Pengusaha
Maka dari itu, Jokowi tidak memungkiri, negara membutuhkan keterlibatan para pengusaha. Oleh sebab itu, Jokowi menghadirkan mereka hari ini IKN.
“Butuh kontribusi semua dari kita, termasuk para pengusaha investor dan CEO. Saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan tadi maka lompatan akan terjadi dari negara dengan kategori berkembang ke negara maju, peluang itu ada di tiga kepemimpinan nasional kedepan ini yang sering disampaikan bolak balik,” Jokowi memungkasi.
Sebelumnya, Jokowi berjanji pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menelan biaya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, sisa pembangunan IKN akan dikerjakan oleh sektor swasta.
Jokowi mengaku senang, saat ini, pembangunan Istana Kepresidenan hingga gedung kementerian sudah berlangsung. Menyusul, kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI).
“Saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden kantor kantor menteri dan yang lain-lainnya,” ungkapnya.
Sri Mulyani Turun Gunung, Tawarkan Proyek IKN Nusantara ke Jepang
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Dalam berbagai pertemuan, Sri Mulyani melaporkan berbagai capaian kerja pemerintah dan rencana pembangunan di Tanah Air.
Tak terkecuali rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut bendahara negara ini menjelaskan skenario pembangunan IKN Nusantara.
“Kita menjelaskan skenario terutama kebijakan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di KBRI Tokyo, Selasa (14/2/2023).
Pada kunjungan kerja tersebut, Sri Mulyani menjelaskan skenario berbagai peran yang bisa diambil oleh pihak swasta dalam membangun ibukota baru Indonesia. Hal ini sebagai bagian upaya meningkatkan peran pihak swasta baik dari dalam negeri maupun swasta internasional. (ds/sumber Liputan6.com)
