Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak satu juta mendapat protes keras dari pelaku pertanian, pasalnya saat ini petani sudah akan menghadapi momen panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak menghasilkan jika membandingkan dengan MT II.
Rencana dinilai akan membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen saat ini.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih, Jumat.
Menurutnya hal itu akan berdampak langsung terhadap para petani, yakni harga beras panen para petani akan anjlok, dan pada akhirnya mereka tidak akan menutupi biaya pengolahan lahan pertanian.
“Harapan Kami Pemerintah Daerah bisa hadir dalam kepentingan para petani, mengecek pupuk yang menjadi element penting para petani, sudahkah tercukupi, dan bagaimana caranya untuk bisa memenuhi pupuk bagi para petani,” terangnya.
Yang kedua, sambung Ujang Kosasih yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kuningan, meminta pemerintah bisa ikut hadir dan memperhatikan para petani dalam penjualan hasil taninya. “Mohon maaf, tidak sedikit para petani yang terpaksa menjual hasil taninya kepada pembeli yang memberikan harga jika dihitung, sebenarnya merugikan para petani,” tutur Ujang.
Maka di titik itulah, sambungnya, seharus pemerintah hadir, untuk memberikan advokasi kepada para petani sehingga harga padi bisa mengalami peningkatan. “Saya yakin Pemkab Kuningan, Insya Allah, bisa melakukan itu semua, Kami berharap seperti itu,” harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dr Ukas Surharfa Putra mengakui akan ada dampak dari kebijakan pemerintah bila meng-import beras sebanyak satu juta ton.
“Di Kuningan itu pasti akan berdampak, karena faktanya di Kuningan tahun ini, surplus berasnya dibanding tahun kemarin sebesar 58.350 ton untuk gabah kering giling, bila diberaskan sekitar 18 ribu ton, artinya di Kuningan beras banyak,” terangnya.
Maka dalam kondisi seperti itu, kata Ukas, pasti akan terjadi over suply, yaitu terjadi kelimpahan barang di masyarakat maka otomatis harga akan turun.
Meski demikian pihaknya pun tidak bisa menolak apabila kebijakan nasional tersebut disahkan, namun bisa meminimalisir dengan mengadaptasi kebijakan tersebut, seperti membantu untuk memasarkan hasil panen para petani.
“Karena kebijakan import adalah kebijakan pemerintah pusat maka Kami dari DKPP Kuningan berupaya meminimalisir atau beradaptasi dari kebijakan efek dari import beras tersebut,” terangnya.
Caranya dengan menggerakan sektor – sektor hilir yang berada di dalam kendali pemerintah daerah seperti Bumdes. Kita usahakan bumdes bisa menyerap kelebihan produksi padi tadi, nantinya bumdes berusaha dengan mekanisme bisnis menawarkan ke luar kota. (dien / arl)
