Mimbar-Rakyat.com (Sudan) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa prihatinnya dan menuduh pemerintah Sudan Selatan mengabaikan penderitaan 100.000 orang rakyatnya yang menderita kelaparan.
Secara keseluruhan, menurut Antonio Guterres yang meradang atas lambannya pemerintah setempat bertindak, ada 7,5 juta orang membutuhkan bantuan kemanusian dan ribuan lainnya yang merupakan korban perang saudara di Negara itu. Untuk itu Sekjen PBB ini telah memberi teguran kepada Oresiden Sudan Selatan Salva Kiir, Kamis (23/3) waktu setempat.
Al Jazeera melaporkan, Guterres menyebutkan; “Ada konsensus kuat yang perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat negara itu, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Pemimpin Sudan Selatan harus berbuat,” katanya.
Sekjen PBB itu juga skeptis niat Kiir untuk mengadakan dialog nasional, mengingat negara itu dalam keadaan tidak stabil.
Wakil Dubes Sudan Selatan di PBB, Joseph Moum Malok, mengatakan pemerintah telah “mengambil masalah” dan bertanggung jawab untuk mengsatasi kelaparan di dua kabupaten. Disebutkan, beberapa bagian wilayah di negara tersebut juga terkena dampak kekeringan.
Guterres mengatakan, tekanan yang lebih keras dibutuhkan untuk mengubah pendekatan, yang berarti wilayah dan Dewan Keamanan harus berbicara dengan satu suara. Dewan Keamanan memiliki dua cara untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah, yakni embargo senjata terhadap Sudan Selatan, atau sanksi pada pihak yang menghalangi perdamaian.
Malok memperingatkan bahwa embargo senjata dan sanksi tambahan “akan memperburuk situasi dan akan memukul keras kelompok rentan, seperti pengalaman .”
Perang saudara Sudan Selatan sejak tiga tahun lalu telah menghancurkan negara itu, menewaskan puluhan ribu, dan memberikan kontribusi untuk kelaparan di dua kabupaten. Rakyat Sudan Selatan didera tindak kekerasan, kelaparan, serta memaksa banyak keluarga mengungsi.
Mengutip sejumlah kantor berita, Al Jazeera melaporkan, perang dimulai setelah terjadi perebutan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar. Pasangan ini kemudian menandatangani kesepakatan damai setahun yang lalu, tapi pertempuran terus berjalan.
Mantan Presiden Botswana Festus Mogae, menyambut himbauan Guterres dengan menyerukan pendekatan terpadu yang mencakup Uni Afrika dan masyarakat internasional. “Kami sekarang harus berdiri bersama-sama untuk melakukan sesuatu (perbaikan),” katanya.***(janet)
