MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Ketahuan belangnya. RAPBD Dewan (versi DPRD DKI) penuh kejanggalan seperti diungkap oleh Situs kawalapbd.org yang menemukan selisih harga mencolok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang diusulkan DPRD DKI Jakarta.
“Banyak yang ngaco, selisih dananya terlalu besar,” kata Ainun Najib, pencipta situs kawalapbd.prg saat dihubungi Kamis (12/3/2015). Aiun seorang ahli tekhnologi informatika yang berdomisili di Singapura pernah sukses menciptakan situs kawalpemilu pada Pilpres tahun 2014. Dari situs ini masyarakat bisa mengikuti sekaligus mengawal perkembangan perolehan suara masing-masing calon. Sehinga bila terjadi manipulasi akan segera diketahui.
Ainun menuturkan pada kawalapbd.org, ada dua kanal utama, yakni Data RAPBD dan Visualisasi Anggaran. Pada kanal Data RAPBD, pengunjung situs bisa mencari tahu berapa besar pengadaan barang versi Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD.
Sedangkan, kanal Visualisasi Anggaran menggambarkan anggaran yang diusulkan oleh DPRD berdasarkan usulan komisi-komisi.
Mencermati angka-angka itu terlihat kejanggalan yang ada pada RAPBD Dewan. Dalam kanal Data RAPBD pada versi DPRD, tercantum pengadaan Unintruptible Power Suplly (UPS) dengan harga per unitnya Rp 6 miliar. Sedangkan versi Pemda tertulis, “Not found in Pemprov version based on kode & nama kegiatan”. Inilah yang menunjukkan bahwa Pemda tak menganggarkan UPS dalam RAPBD.
Selain UPS, kata Ainun, anggaran lain yang dinilai janggal adalah pengadaan Sistem Manajemen Sekolah. Dalam situs ini Pemda juga tak menganggarkan sistem tersebut. Namun, dalam RAPBD versi DPRD tertulis Rp 5 miliar per sekolah dengan jumlah sekolah hampir 100.
Sebagai seorang praktisi teknologi informasi, Ainun mengatakan jumlah itu terlalu mahal. Untuk pengadaan sistem tersebut, diperkirakan tak akan lebih dari Rp 1 miliar per unit.
“Bahkan sebenarnya juga bisa gratis, apalagi saya yakin yang mau bantu pak Ahok banyak.”
Kejanggalan lain misalnya pengadaan printer tiga dimensi yang dibanderol Rp3 miliar. Ainun mengaku pernah membuktikan sendiri bahwa harga printer tiga dimensi hanya sekitar 2 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp18 juta.
Pengadaan janggal lain misalnya, sendok sebanyak 15 lusin seharga Rp 9 juta, gawang dan jaring futsal Rp 200 juta, papan catur Rp 200 juta, serta buku trilogi Ahok Rp 10 miliar.
Baca Juga: Warga DKI Lebih Percaya Ahok Daripada DPRD
Berpangkal dari kecurigaan anggaran siluman ini yang membuat Ahok berselisih dengan DPRD. Sehingga pikak DPRD menyarang balik dengan menggulirkan hak angket. Ada dua alasan yang menjadi dasar DPRD DKI sepakat mengajukan hak angket. Yang pertama yaitu penyampaian Raperda tentang APBD 2015 kepada Mendagri yang patut diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta yang kedua adalah norma etika perilaku kepemimpinan Gubernur Provinsi DKI.(ais)
