Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Ratusan orang perwakilan dari 72 Ormas dan LSM mendatangi gedung DPRD Kuningan untuk memberikan pernyataan sikap dan tuntutan atas pernyataan kontroversial Ketua DPR Kuningan Nuzul Rachdy terhadap keberadaan santri dan pondok pesantren.

Nuzul Rachdy dalam wawancara dengan media menyinggung keberadaan santri dan ponpes seolah seperti “limbah” yang mencemari lingkungan sehingga wabah Covid 19 semakin tinggi di wilayah pesantren.

Utusan Ormas dan LSM sebelumnya berkumpul di depan Mesjid Syiarul Islam untuk  melakukan audiensi dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan, menuntut penegakkan kode etik anggota DPRD.

Koordinator lapangan aksi, H Iksan Marzuki, saat aksi berlangsung, mengatakan, setidaknya ada 72 komponen yang mengisi daftar dan menyatakan sikapnya terhadap ketua DPRD Kuningan.

“Kami ingin menyatakan sikap atas pernyataan Ketua DPRD Kuningan yang tidak bertanggungjawab, dengan bentuk pelaporan terhadap Badan Kehormatan DPRD Kuningan,” ujarnya.

Pelaporan tersebut tidak langsung dalam satu hari, lanjutnya, namun bisa berlangsung beberapa tahap. “Bisa jadi selama tiga hari, jadi yang lainnya akan menyusun dulu dalam tiga hari,” tegas Iksan, Rabu,  di depan gedung DPRD Kuningan.

Ketika akan meninggalkan tempat berkumpul mereka, Korlap mengingatkan untuk tetap menggunakan protokol kesehatan,,juga tidak menyindir salah satu partai apapun dalam aksinya

“Ingat,  kita fokus kepada Ketua DPRD Kuningan, atas pernyataannya, tidak boleh membawa bendera partai,” himbaunya, dengan menekankan, aksi tersebut murni aksi ummat, bukan aksi yang ditunggangi kepentingan untuk menyerang partai tertentu.  (dien/arl)