Mimbar-Rakyat.com (Yogyakarta) – Sejak tutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan ditutup, tumpukan sampah berserakan di sejumlah sudut Kota Yogyakarta. Bahkan, viral sebuah video di mana terjadi aksi saling lempar antara warga dengan petugas truk yang diketahui terjadi di Kotagede pada Selasa, 1 Agustus 2023 lalu.
TPA Piyungan ditutup sementara hingga 5 September 2023 mendatang. Sebab, TPA Regional Piyungan sudah melebihi kapasitas. Akibatnya, sampah berserakan di mana-mana. Sampah menggunung dan menimbulkan bau tak sedap.
Sementara itu, Kepala Biro PIWPP Setda DIY, Yudi Ismono mengatakan, harus ada proses yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta) soal TPA Piyungan. Sebab, TPA tersebut memiliki keterbatasan tempat.
“Arahan Gubernur adalah pengelolaan sampah dikembalikan/didesentralisasikan kepada kewenangan aslinya, yaitu di kabupaten/kota, sehingga semua bergerak mengambil langkah cepat penanganan sampah. Pemerintah kabupaten/kota sudah mengambil langkah jangka pendek,” ungkap Yudi saat acara talkshow mengenai perluasan TPA Piyungan, dikutip dari laman Pemda Yogyakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.
Penghasil sampah terbesar saat ini adalah dari rumah tangga. Jumlah sampah dari 2010-2022 dari rata-rata 301 ton/hari menjadi 732 ton/hari. Terjadinya penumpukan sampah ini juga diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan sampah dan pengelolaan sampah.
Oleh karena itu, sangat dibutuhkan motivasi dan edukasi untuk mengelola sampah rumah tangga dengan melakukan pemilahan hingga pembuangan akhir. Lebih lanjut kata Yudi, Pemda DIY atas arahan Gubernur, mencoba untuk tidak mengelola sampah secara manual, akan tetapi menggunakan teknologi untuk mengatasi permasalahan sampah. Karena ada rentang waktu terkait tumpukan sampah jika menggunakan cara manual.
DIY akan memberlakukan Sistem Mechanical Biological Treatment (MBT) untuk mengelola sampah dari bentuk asli sampai produk akhir yang efektif dan efisien akan menghasilkan nilai tambah.
“Pendekatan kedepan akan dilakukan melalui mekanisme KBBU yaitu Kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang akan menangani sampah dari masuknya ke TPA hingga output akhir melalui sebuah pendekatan yaitu pembiayaan bersama pemerintah daerah dan disupport dengan Kementerian Keuangan,” jelas Yudi.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto memberikan rekomendasi jangka pendek dalam menangani sampah yaitu bagaimana Pemda DIY dan Kabupaten/Kota hadir dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan sampah organik di wilayah. Sampah organik bisa dikelola di wilayah dan diolah menjadi kompos. Hal ini memang diperlukan pendampingan.
“Masyarakat juga dilibatkan untuk bisa berkontribusi melalui bank sampah dan teknologi tepat guna untuk mendukung pengelolaan sampah. Pemda DIY dihadirkan hadir dengan dukungan anggaran yang memadai. Kita juga bisa libatkan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berhasil dalam pengelolaan sampah. Kita harus mengedukasi masyarakat pula agar pilah sampah sejak dari rumah. Kemudian yang sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) perlu pengelolaan sendiri arena harus terjamin dari sisi kesehatannya,” papar Eko.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan, bersinergi dan berkolaborasi antara, DPRD, Pemda, Swasta, dan juga masyarakat serta stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan sampah dengan dipimpin oleh Pemda adalah hal yang wajib.
Pemda terus memberi edukasi tentang pemanfaatan teknologi tepat guna sederhana di wilayah masing-masing untuk menekan permasalahan sampah agar tidak semakin besar. Permasalahan sampah yang sedang terjadi bukan hanya dibebankan pada pemerintah, masyarakat juga dalam hal ini memiliki kontribusi besar agar lingkungan bersih dan sehat.
Masyarakat, Pemda, dan berbagai pihak yang terkait, terlebih pengusaha di Jogja bisa iku berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Permasalahan sampah tidak bisa dilakukan dengan pengelolaan secara manual, salah satunya jalan bisa menggunakan pendekatan teknologi. (ds/sumber Vivanews.co.id)
