Sejumlah Elemen Desak Pemkab Kuningan Tolak Indentitas Waria
Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Sejumlah element melakukan aksi deklarasi menolak adanya e-KTP transgender, di halaman Masjid Syi’arul Islam, Minggu (19/9/2021).
“Kami mendeklarasikan penolakan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) yang selama ini memasukan statusnya pada KTP, yang Saya pantau mereka sudah menyuarakan ke Makamah Agung, ingin memasukan status sebagai waria,” ujar Nana Mulyana Latif, Koordinator Aksi Penolakan.
Atas dasar itulah, Pihaknya menolak secara keras keinginan para transgender. “Ini berawal dari Kabupaten Kuningan, mudah – mudahan kabupaten yang lainnya bisa menyuarakan yang sama,” katanya.
Menurutnya menjadi wanita pria (waria) bukanlah pilihan. “Menyukai sesama jenis itu merupakan penyakit yang harus diobati, bukannya pilihan hidup,” jelasnya.
Selain menolak status waria dalam KTP, pulahan massa yang merupakan perwakilan dari LMPI, Fron Persaudaraan Islam dan Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) ini menolak secara tegas keberadaan LGBT di Kabupaten Kuningan. “Kami menolak secara keras, adanya kelompok LGBT untuk hidup dan berkembang di Kabupaten Kuningan,” seru gabungan elemen tersebut saat deklarasi berlangsung.
Kemudian pada point terakhir, mereka menekan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, untuk tidak memberikan ruang kepada LGBT. “Kami menekan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, untuk tidak memberikan ruang kepada kaum LGBT, Allahu Akbar,” pungkasnya.
Usai deklarasi para aktivis pun membuat petisi yang akan ditandatangani oleh para ulama dan tokoh masyarakat kabupaten kuningan. “Rencananya penandatangan petisi akan mulai berjalan besok, kemudian akan dilanjutkan ke dprd, dan termasuk ke disdukcapil, nantinya akan ada aksi lanjutan,” kata Nana. Dien
