Mimbar-Rakyat.com (Natuna) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Wiranto, beserta sejumlah menteri, Rabu (8/3), berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau.
Para menteri dan sejumlah pejabat lainnya ramai-ramai datang ke Natuna guna menghadiri pencanangan Gerakan Pengembangan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2017 tersebut, yang dilakukan Menkopolhukam Wiranto, di Gedung Serba Guna Sri Srindit, Ranai, Kabupaten Natuna.
Menurut laporan kemendagri.go.id, Wiranto pada kesempatann itu didampingi jajaran Menteri, terkait seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Hadir juga Wakasad Letjen. TNI M. Erwin Syafitri, Wakasal Laksda TNI Arie Henrycus Semburing, Wakasau Marsma TNI Jadiyan Suminta Atmadja, dan Kasum Mabes TNi Laksda TNI Didit Herdiawan.
Gerbangdutas ini, menurut Wiranto, akan menjadi sebuah fase baru yang perlu disyukuri bagi masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kepri secara umum. Dengan demikian, program nawacita yang dibangun prsiden RI Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla terjawab. Terutama program nawacita ketiga, yakni membangun dari pinggiran.
“Kenapa saya bilang membangun dari pinggiran. Karena biasanya yang pinggir itu selalu terlewatkan, atau terlupakan. Dan di Pemerintahan Presiden Jokowi ini dia tidak mau ada daerah yang terlewatkan dalam pembangunan,” kata Wiranto.
Menurut Wiraanto ada tiga nilai strategis pembangunan perbatasan, yakni masalah keamanan, keadilan dan kesejahteraan, serta pelestarian lingkungan. Menyangkut keamanan, menurut Wiranto, dengan dibangunnya daerah perbatasan maka masyarakat akan menjadi lebih antisipatif terhadap berbagai ancaman, karena ancaman akan selalu ada dan berubah-ubah bentuknya dari tahun ke tahun.
Adapun strategis Keadilan dan kesejahteraan yang dimaksud, kesejahteraan adalah milik seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di kota maupun dipinggiran. Sehingga dengan membangun dari pinggir, maka kesejahteraan akan dirasakan secara merata. Strategis pelestarian adalah agar lahan atau hutan milik negara yang dilindungi bisa tetap terjaga dan tetap lstari.
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengharapkan ke depannya akan banyak anak Natuna, atau yang dibahasakan oleh Nurdin dengan ‘anak pulau’ bisa dilibatkan di proyek-protek besar Pemerintah pusat di Natuna. Apalagi, tujuan dari dibangunnya daerah perbatasan ini salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat pesisir.
Acara pencanangan Gerbangdutas 2017 juga diisi dialog masyarakat dengan para menteri. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau sejumlah proyek Kemenkopolhukam yang ada di Natuna. Diantaranya meninjau pelabuhan roro dan bongkar muat Tanjung Payung, bandara Ranai dan beberapa proyek lainnya.
Jumlah total rekapitulasi anggaran pengelolaan perbatasan negara tahun 2017, menurut sumber di Humas Pemprov Kepri, adalah Rp17,8 triliun. Alokasi untuk Kepulauan Riau sendiri masing-masing Rp470,6 miliar untuk Kabupaten Natuna, Rp296,6 miliar untuk Batam, Rp158,8 untuk Kabupaten Bintan, Rp168,1 miliar untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Rp162,6 miliar untuk Kabupaten Karimun.***(janet)
