Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Partai Gerindra membantah bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke koalisi pendukung Prabowo Subianto, atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Golkar dan PAN mendukung Prabowo sebagai bakal capres 2024.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Presiden Jokowi sudah menyatakan tegas dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI 2023 bahwa tidak ada arahan dari Kepala Negara kepada parpol agar mendukung Prabowo.

“Pak Jokowi saja sudah ngomong, gak ada lurah-lurahan, yang lurah-lurahan itu siapa begitu. Jadi, jangan bawa-bawa Pak Lurah, jangan bawa-bawa Presiden, karena ini adalah ranah parpol,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Muzani mengklaim, dukungan dari Partai Golkar dan PAN, karena Prabowo dinilai sebagai sosok negarawan yang memiliki visi persatuan untuk Indonesia lebih maju ke depannya.

“Kedua partai (Golkar dan PAN) memahami melihat bahwa Pak Prabowo memiliki cara pandang visi yang bisa mempersatukan Indonesia, memandang Indonesia ke arah lebih baik dan bisa mengangkat harkat dan martabat keadilan sosial dan bisa mengangkat kemiskinan,” ujar Muzani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara karena muncul tudingan sebagai penentu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Bahkan, tuduhan tersebut menggunakan kode ‘belum ada arahan Pak Lurah’.

“Setiap ditanya soal siapa capres cawapres-nya. Jawabannya, ‘Belum ada arahan Pak Lurah.’ Saya sempat mikir. Siapa ‘Pak Lurah’ ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya,” kata Jokowi saat pidato di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Dia menegaskan dirinya adalah Presiden RI, bukan lurah yang menentukan urusan politik parpol. Tapi, ia tak menafikan tudingan lurah itu menyindirnya.

“Ya saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode,” kata Jokowi. Jokowi bilang konstitusi dan UU Pemilu sudah mengamanatkan bahwa pasangan capres-cawapres diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik. Menurut dia, yang paling berhak menentukan pasangan capres-cawapres atau ketum atau pimpinan partai politik yang memenuhi syarat.

“Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” tutur eks Wali Kota Solo tersebut. (ds/sumber Vivanews.co.id)
s