MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Simpang siur tentang kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan lomba kejuaraan sepeda motor MotoGP pada 2017 terjawab, ketika PT Sarana Sirkuitindo Utama menyatakan komit membenahi Sirkuit Sentul dengan biaya sendiri guna memenuhi standar persyaratan penyelenggaraan Moto GP 2017.
Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merangkap Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menyatakan minggu ini, Kemenpora telah menerima surat balasan dari Tinton Soeprapto selaku Direktur PT Sarana Sirkuitindo Utama.
Isi dari surat tersebut perihal komitmennya untuk melakukan renovasi dan atau perbaikan dengan menggunakan biaya sendiri sebagai upaya untuk memenuhi standar penyelenggaraan MotoGP tahun 2017, 2018 dan 2019.
Surat pernyataan 31 Mei 2016 itu merupakan respons terhadap surat Kemenpora 27 Mei 2016 yang pada intinya meminta PT Sarana Sirkuitindo Utama untuk segera menyerahkan surat pernyataan perihal komitmen untuk merenovasi sirkuit tanpa menggunakan APBN.
Dalam surat itu juga Kemenpora meminta PT Sarana Sirkuitindo untuk menyerahkan dokumen kajian tentang dampak positif penyelenggaraan MotoGP bagi Indonesia serta draf kemungkinan adanya nota kesepahaman antara Menpora, Menpar dan Direktur Sarana Sirkuitindo tentang penyelenggaraan MotoGP.
Langkah berikutnya bagi PT Sarana Sirkuitindo adalah melakukan penandatanganan kontrak dengan Dorna Sport tentang penyelenggaraan MotoGP mengingat berdasarkan hasil pertemuan antara Menpora Imam Nahrawi dengan Javier Alonso mewakili Dorna Sports di Jakarta pada 3 Pebruari 2016 menyebutkan bahwa pihak Indonesia diberi kesempatan untuk melakukan penandatanganan dengan Dorna Sports paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
Kendati terlambat dalam prosesnya, namun sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 11 Januari 2016 yang khusus membahas Asian Games 2018 dan MotoGP serta juga hasil Rapat Koordinasi di kantor Menko PMK yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani, yakni rencana penyelenggaraan MotoGP 2017 perlu dikaji ulang secara komprehensif.
Selanjutnya, Presiden yang akan menjadi dasar hukum penggunaan APBN untuk membayar “commitment fee” sebesar tujuh juta dolar AS untuk tahun 2017, delapan juta dolar AS untuk 2018 dan sebesar 8,4 juta dolar AS untuk 2019.
Selain itu juga untuk meminta surat pernyataan komitmen merenovasi sendiri tanpa APBN. Tetapi, seandainya ada Keputusan Presiden, itu belum tentu muncul di bulan Juni 2016 karena membutuhkan pembahasan lebih intensif.
Dengan demikian surat perjanjian harus segera ditandatangani jika ingin mengejar MotoGP musim 2017, seandainya tidak, kemungkinan penyelenggaraan MotoGP 2017 akan gagal diselenggarakan di Indonesia dan mungkin menunggu hingga kemungkinan tahun 2018. (AN/KB)
