Mimbar-Rakyat.com (Banjar) – Pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia perlu diwaspadai, karena berisiko menjadi klaster penularan Covid 19 dan Kabupaten Banjar menyiapkan strategi agar tidak menjadi klaster penularan.

Sekertaris Daerah Kabupaten Banjar, Kalsel, HM Hilman, mengatakan pihaknya sudah membuat peraturan bupati Banjar tentang pedoman pembatasan sosial tertentu masyarakat produktif dan aman Covid 19.

Sekda Hilman mengungkapkan hal itu dalam kegiatan audiensi Tim Task Force Covid-19 Kemenkes RI bersama Pemerintah Kabupaten Banjar, Selasa.

Terkait pelaksaan Pilkada serentak, Hilman mengatakan, kegiatan yang bersifat pengumpulan masa berpotensi terjadinya kerumunan, harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Banjar.

Untuk memenuhi permintaan perizinan tersebut, Satgas COVID-19 Kabupaten Banjar memberlakukan pendelegasian pada tingkat Kecamatan untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang berkerja sama dengan TNI dan Polri.

”Pada tingkat Kecamatan pelaksanaan PSBB diberikan kepada Camat sebagai komando atas Danramil dan Kapolsek yang ada di kecamatan,” kata Hilman, seperti dilansir laman kemkes.go.id.

Selain terkait Pilkada serentak, kerja sama juga dilakukan dalam melakukan pemantauan pasien yang melakukan isolasi mandiri yang dibantu oleh Satpol-PP.

Dengan adanya kerja sama ini tugas pemantauan pasien yang melakukan isolasi mandiri bukan menjadi peran dari puskesmas saja.

Terkait kunjungan Tim Task Force Kemenkes, Hilman berharap bisa menghasilkan solusi yang terbaik agar upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banjar bisa lebih baik lagi.  (arl)