Di Jakarta dan kebanyakan provinsi lainnya, kita menyaksikan banyak pekerjaan infrastruktur tengah dilakukan. Jalan raya diperbaiki, dicor beton, trotoar dibongkar dan konblok diganti. Di Jakarta malah banyaknya kegiatan membuat terjadi kemacetan.
Lihat saja pembuatan jalan layang Kapten Tendean sampai Ciledug, membentang begitu jauh sehingga kemacetan berdampak pada banyak jalan. Ada pula proyek Mass Rapid Transportation (MRT) dari Selatan ke Utara, membuat jalan dari RS Fatmawati sampai Jenderal Sudirman seperti compang-camping.
Ada pula pembangunana jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang sedikit banyak menyengsarakan masyarakat dari wilayah Kali Malang ke arah Barat.
Kita mengetahui pula melalui berita di media massa beberapa kilometer rel kereta api sudah terbentuk di Kabupaten Barru, yang akan menghubungkan Makasar dengan Pare-Pare dengan jarak 60-an kilometer.
Kalau jadi, maka jalur Trans Sulawesi akan meliputi Makassar-Manado, menyentuh juga Palu dan Kendari, membentang ribuan kilometer. Inilah pertama kali rakyat Sulawesi bisa menikmati moda transportasi kereta api yang sudah dinikmati WNI yang tinggal di Jawa dan Sumatera, sejak Indonesia merdeka tahun 1945.
Presiden Joko Widodo juga sudah meluncurkan pembangunan kereta api di Kalimantan, dimulai dari Kalimantan Timur yang kelak akan mencakup semua provinsi di pulau itu. Tahun depan rencananya pembangunan sudah dimulai, dan setahun kemudian beberapa penggal jalur sudah bisa dipakai. Maka rakyat di sini pun akan memulai sejarah berkereta api.
Kita ketahui pula sudah tampak bentuknya sekian belas kilometer jalan tol Trans Sumatera. Di provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, sudah terlihat wujudnya, sehingga jarak antarkota yang selama ini ditempuh lama, akan berkurang lebih separuhnya. Masyarakat akan bisa menikmati jalan ini, mempermudah akses sosial sekaligus ekonomi. Harga-harga yang selama ini relatif tinggi karena biaya angkut mahal, pasti akan turun secara otomatis.
Semangat membangun infrastruktur yang dicanangkan Presiden Jokowi adalah jawaban atas dua hal. Pertama adalah menggerakkan ekonomi, karena kalau ada jalan dibangun maka banyak efek bagi banyak kepentingan. Semen, baja, batu kerikil, sewa truk, jasa buruh, konsultan, mendapat manfaat dan lanjutannya juga konsumsi makan, minum, penginapan, di sekitar wilayah itu.
Kemudian yang kedua adalah mempermudah arus barang produksi lokal yang selama ini juga sering sulit dipasarkan sehingga harga “ditekan” tengkulak dengan alasan biaya mahal. Kemudian juga barang yang masuk juga lebih murah, membuat warga tidak perlu bayar mahal.
Kencangnya pembangunan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan provinsi di pulau-pulau lainnya setidaknya bisa membuat jutaan orang bisa memperoleh pendapatan di tengah lesunya ekonomi karena menurunnya produk ekspor untuk komoditas karet, sawit, batubara, dll. Tentu saja tidak semua rakyat menikmatinya, termasuk kita-kita ini. Masih sering kita dengar, betapa sulitnya kehidupan sekarang, cari uang setengah mati.
Namun di sisi lain kita melihat pula betapa mereka yang memegang kekuasaan, bertabur uang dengan mudahnya. Jumlah milyaran rupiah yang bagi kita hanya impian untuk memperolehnya, bagi mereka itu seperti membalikkan telapak tangan saja. Tidak heran maka jabatan begitu menggiurkan bagi orang-orang, bahkan kaum muda, untuk berpetualang.
Dan berbagai cara pun ditempuh, seperti yang akan kita segera saksikan dengan digelarnya Pemilu Kepala Daerah serentak pada 9 Desember mendatang, yaitu yang penting menang, apakah dengan menyogok, mengguyur rakyat dengan uang, melalui dana hibah atau apa pun bentuknya.
Kalau kita kaitkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah akan diterapkan Desember 2015 ini, persaingan antarnegara seharusnya ditandai dengan usaha kita meningkatkan ketrampilan, kompetensi, daya saing, atau yang sejenisnya. Kalau jadi penjahit, jadilah penjahit terbaik. Kalau jadi pelukis, jadilah pelukis terbaik. Kalau jadi disainer, jadilah disainer terbaik, jadi pabrik sepatu bikinlah sepatu terbaik, dst.
Rakyat semestinya diajak untuk memperbaiki kualitas diri, di mana tempat dia bekerja, bernaung, atau berkiprah. Agar kita tidak kalah dari negara-negara di kawasan.
Tetapi politisi dan banyak pejabat kita di daerah, justru meningkatkan kapasitasnya dalam hal-hal yang buruk, yang memalukan, yang bahkan bisa merusak negara dan mental orang muda. Dan mereka sama sekali tidak merasa malu. Dan kita tidak bisa apa-apa karena merekalah yang memegang hukum, yang membuat undang-undang.
Demokrasi kadang dibelokkan dan kekuasaan diselewengkan demi kepentingan kalangan elit, yang korup, dan menyengsarakan rakyat. Tidak heran kalau ada yang ingin diterapkan kembali hukum tangan besi, negara dikembalikan ke zaman kediktaroran agar “penjahat-penjahat” politik ini segera ditangkap dan diadili secara terbuka di hadapan rakyat. Anda setuju? (Bung Hen)
