MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Tudingan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat pihak Istana angkat bicara. Begitu juga beberapa pihak yang dituju, juga ramai-ramai membantah.
Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin juga mengomentari tudingan adanya oknum TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertindak tidak netral di Pilkada 2018.
“Siapapun, para politisi dari partai mana dan siapapun Anda, jangan menjadi pengadilan dengan kehendaknya sendiri. Sabar dan tetap teduh,” kata Ngabalin kepada wartawan, Minggu (24/6).
Menurut Ngabalin, para tokoh hendaknya tidak membuat suasana menjelang Pilkada menjadi gaduh. Justru mestinya para tokoh bisa menahan diri bukan maunya sendiri memberi penilaian. Netral atau tidak netral rakyat juga bisa melihat dan memberikan penilaian.
Dalam jumpa pers di Bogor, Sabtu (23/8) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan sejumlah tudingan di antaranya soal ketidaknetralan TNI, Polri dan BIN.
SBY juga menuding adanya penggeledahan di bekas rumah dinas calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung partainya.
BERTAHAN
Partai Demokrat bertahan dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Partainya Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya oknum BIN, TNI dan Polri terlibat dalam Pilkada 2018. Informasi yang disampaikan SBY berdasarkan masukan dari orang yang tahu langsung.
Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pernyataan SBY yang menyebut BIN tidak netral dalam Pilkada.
“Tudingan SBY tersebut berdasarkan informasi dari orang-orang yang didatangi BIN,” kata Kadiv Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean, Minggu, (24/6). Sebelumnya BIN membantah ada aparatnya yang bertindak tidak netral dalam Pilkada.
Ferdinan menjelaskan, partainya memang tidak memiliki bukti konkret terkait ketidaknetralan BIN. Apalagi setiap operasi intelijen selalu dilakukan dengan cara senyap, dan tertutup. Tapi dia memastikan bukti pengakuan dari orang yang didatangi oknum BIN dia memiliki. “Yang disampaikan SBY itu memang ada dasarnya,” ujarnya.
Meski begitu, Demokrat akan tetap menghormati penjelasan maupun bantahan-bantahan pihak terkait. Dia hanya berharap semua pihak bisa berlaku netral sehingga dalam Pilpres 2019 mendatang bisa lebih baik lagi.
“Jjika BIN netral ya kami berterima kasih. Tapi jika memang ada upaya di lapangan yang tidak netral mohon diurungkan dan dibatalkan. Mari kita sama-sama menjaga demokrasi ini dengan baik,” lanjut Ferdinand.
Belum ada rencana untuk meminta klarifikasi terkait tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal penggeledahan rumah calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Begitu juga kepada pejabat (Pj) Gubernur Komisaris Jenderal Pol M Iriawan
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan hal itu bukan sesuatu yang mendesak. Saat ini pihaknya lebih fokus untuk menyukseskan Pilkada yang tinggal beberapa hari lagi.
“Kita monitor saja, karena kita harap Pj fokus pada penyuksesan Pilkada Jabar,” ujarnya.
Kemendagri belum melihat langkah klarifikasi sesuatu yang mendesak dilakukan. Saat ini pihaknya mendukung agar segenap aksi gubernur untuk fokus pada upaya memberikan dukungan kepada KPUD dan Panwaslu Provinsi mengawal masa tenang ini, termasuk membersihkan APK.
Dalam jumpa pers di Bogor, SBY menyebut ada penggeledahan rumah dinas mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar. Penggeledahan itu disebutnya dilakukan Pj Gubernur Komjen M Iriawan. SBY juga menyatakan penggeledahan merembet ke tempat cawagub Dedi Mulyadi.
“Di Jawa Barat, yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur,” kata SBY, Sabtu (23/6).
SBY meminta aparat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan TNI bersikap netral dalam Pilkada serentak 2018.
Pernyataan politik ini disampaikan Presiden ke-6 RI saat menghadiri kampanye terakhir Deddy Mizwar-Dedy Mulyadi di lapangan Kresna Kota Bogor, Sabtu.
Dalam jumpa persnya, SBY menilai, jelang Pilkada 2018, ada oknum BIN, TNI, dan Polri yang berniat merusak martabat pemilu dari Demokrat.
SBY mengaku, banyak informasi yang ia terima, ada aparat diindikasikan mulai berpihak pada partai politik tertentu jelang pilkada serentak 27 Juni 2018 .
“Seperti ada niat membuat mereka tak netral. Untuk itu, saya berharap BIN, Polri dan TNI netral. Selama 10 tahun saya tentu mengenal pemerintah negara. Meskipun dulu saya juga capres 2009, parpol saya juga sebagai peserta pemilu, meskipun 2014 Demokrat dalam keadaan susah, elektabilitas rendah, tetapi saya tidak pernah menggunakan kekuatan yang seharusnya netral untuk memenangkan partai yang saya pimpin,” ujar SBY bersemangat.
Dia mengatakan, pernyataannya ini sebagai pengingat bagi semua partai politik untuk netral.
Tidak hanya itu, SBY juga merasa, saat ini pribadinya tengah diserang oleh partai tertentu dengan mengatakan SBY panik. “SBY tidak panik, biasanya yang panik cenderung curang. Insyallah, kami tidak curang. Tapi kami waspada,” ucapnya.
Sinyal ada oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik untuk menggagalkan calon-calon yang diusung Partai Demokrat.
SBY lalu mengungkit pemeriksaan Sylviana Murni oleh Polri dalam Pilgub DKI Jakarta, dimana saat itu putera sulungnya ikut berlaga.
Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, serta Antasari Azhar pasca bebas dengan pernyataan yang menyudutkan pribadi SBY.
“Yang saya sampaikan bukan isapan jempol. Tidak ada niatan melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi tuduh liar. Saya hati-hati dalam berbicara. Tetapi yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI itu nyata adanya,” papar SBY.
“Ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi ini oknum. Namanya oknum. organisasi BIN, Polri, dan TNI itu baik. Saya pernah hampir 30 tahun di wilayah itu. Dan kalau ada kesalahan tidak ada prajurit yang salah, tidak ada anggota yang salah. Yang salah adalah petinggi-petinginya yang keblinger,” tegasnya. (i/dir)
