mimbar-rakyat.com (Jeddah) – Jumlah kasus virus korona di Arab Saudi mungkin bisa mencapai 10.000 atau hingga 200.000 tergantung pada kepatuhan dengan jam malam dan jarak sosial. Demikian menteri kesehatan Kerajaan Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah mengatakan, Selasa.
“Kami berdiri hari ini di saat yang menentukan sebagai masyarakat dalam meningkatkan rasa tanggung jawab kami dan berkontribusi bersama dengan tekad untuk menghentikan penyebaran pandemi ini,” kata Tawfiq Al-Rabiah, dalam pidato yang jarang ditayangkan di televisi.
Kerajaan telah melaporkan 2.795 kasus virus dan 41 kematian, yang tertinggi di antara enam negara Teluk. Demikiann dilaporkan Arab News. Empat studi oleh para ahli penyakit menular menunjukkan jumlah kasus dapat mencapai antara 10.000 dan 200.000, kata menteri.
Jam malam baru , yang diberlakukan sejak Senin malam diperlukan karena beberapa orang tidak menganggap serius bahaya infeksi dan tetap meninggalkan rumah dan berkumpul dalam kelompok, katanya. Sementara lalu lintas jalan 46 persen dari normal, dinilainya tetap terlalu tinggi.
Di daerah-daerah yang belum berada di bawah kuncian 24 jam, Kementerian Dalam Negeri mengajukan dimulainya jam malam harian mulai pukul 7 malam sampai jam 3 pagi.
Al-Rabiah melapoorkan, menjaga infeksi pada tingkat saat ini selama empat hingga 12 bulan akan memberi Kerajaan lebih banyak waktu untuk mencegah virus membanjiri sistem kesehatan, seperti yang terjadi di negara lain.
Sebanyak SR 7 miliar ($ 1,86 miliar) telah dialokasikan untuk Departemen Kesehatan – selain SR8 miliar sebelumnya – untuk memerangi pandemi. SR32 miliar lainnya telah disetujui untuk fasilitas kesehatan, kata menteri.
Sementara itu, Kabinet Arab Saudi juga menegaskan kembali pada hari Selasa perlunya komunitas untuk mematuhi tindakan pencegahan dan mengambil pandemi secara serius. Dewan menteri mengatakan langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk mengurangi kontak hingga 90 persen.
Pekan lalu, Raja Salman mengeluarkan dekrit yang memerintahkan perawatan tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan perawatan medis, termasuk orang-orang yang telah memperpanjang masa tinggal visanya di Kerajaan.***(edy)
