Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – DPD APDESI Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan “Saba Desa Ngurus Lembur Nata Desa” yang dihadiri Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Kantor DPC APDESI Kabupaten Kuningan, Sabtu.
Dalam sambutannya Wagub Jabar yang biasa disapa Kang Uu berharap sinergisitas antar perangkat di Pemerintahan Desa bisa tercipta dengan harmonis.
“Saya berharap ada satu gerakan dalam perhimpunan pemerintahan di desa yang selama ini ada beberpa asosiasi. Pertama misalnya ada APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia), Persatuan Perangkat Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PPDI), Forum Sekdes, bahkan ada beberapa lagi yang lain,” jelas “panglima” santri ini.
Diketahui selama ini terdapat beberapa organisasi berbeda yang menaungi para perangkat desa. Seperti di antaranya, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Forum Sekdes, bahkan ada organisasi yang menghimpun para aparatur desa lainnya.
“Harapan kami organisasi pemerintahan yang ada di desa melebur jadi satu. Karena semua perangkat desa merupakan satu kesatuan. Kepala Desa, dengan Sekdes, para Kaur, para Kadus, Jadi merupakan satu kesatuan yakni Pemerintah Desa,” tambah Wagub Jabar yang akrab disapa Kang Uu.
Kang Uu khawatir perangkat desa ditampung pada wadah yang berbeda, kedepan akan terjadi gesekan, atau bahkan disharmonisasi. Sebab menurutnya dari setiap himpunan atau asosiasi pasti ingin jadi yang terbaik. Maka akan hadir persaingan semu.
“Sebab yang namanya organisasi wajar kalau ingin paling menonjol dari yang lainnya,” tambah Dia.
“Kekhawatiran kami terjadi gesekan- gesekan yang menimbulkan ketidak harmonisan pemerintahan di desa. Kalau sudah tidak harmonis pemerintahan di desa nanti ada saling jegal, saling menjelek- jelekan. Saling buka kekurangan. Berawal dari persaingan organisasi yang berujung pada persaingan perorangan di pemerintahan desa itu sendiri,” tambah Kang Uu.
Meskipun, lanjutnya, memang semua elemen masyarakat punya hak untuk berkumpul dan berserikat dengan dilindungi undang- undang. Namun demi selarasnya pembangunan, dan sinergisnya program pelayanan kepada masyarkat maka Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, khususnya dirinya ingin ada hanya satu organisasi yang mewadahi pemerintahan desa.
“Bisa dengan melebur semuanya ke satu organisasi yang sudah ada, atau bahkan dibuat wadah baru dengan susunan kepengurusan baru,” tambah Kang Uu.
Untuk itu, Kang Uu akan segera berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait usulan yang digagasnya. Ia pun akan segera mengumpulkan para pengurus asosiasi pemerintahan desa untuk melakukan diskusi terkait usulan yang disebutkannya.
Disamping itu, Kang Uu juga mengaku sempat mengungkapkan pemikirannya tersebut ke sejumlah kepala daerah, Bupati/ walikota, dan sebagian besar setuju.
“Langkah- langkah kedepan kami akan agendakan pembicaraan dahulu akan mengundang Ketua APDESI dan kepengurusannya, PPDI dan forum Sekdes, kemudian nanti akan ada lokakarya, focus group disscusion, atau sosialisasi,” jelas Kang Uu.
Hal itu penting, untuk membangun persepsi yang sama terkait pembangunan desa di Jabar. Sehingga saat ada pencanangan program, atau penyerapan aspirasi, maka perangkat desa akan punya satu suara.
“Ini dilakukan supaya satu suara, sama semuanya, harapan kami, seperti itu, kebersamaan jelas memiliki kekuatan. Karena isinya (organisasi) itu- itu juga. Kami berharap kebersamaan seluruh perangkat desa yang ada di Jawa Barat ini,” harap Kang Uu.
Bupati Kuningan H Acep Puranama mengatakan, Kabupaten Kuningan mempunyai posisi yang strategis sebagai etalase Provinsi Jawa Barat yang tentunya banyak desa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
“Sudah selayaknya Kuningan mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terlebih lagi Kabupaten Kuningan menjadi penggagas dibentuknya badan kerjasama antar daerah yang dibingkai dalam kunci bersama,”terang Acep. (dien / arl)
