Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo meminta Dewan Etik memproses dugaan pelanggaran kader yang mengeluarkan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Menurutnya, ada dugaan kader senior tersebut tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019 yang mana mengamanahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024.
“Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” kata Firman dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).
Firman berpandangan, munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan seluruh kader Partai Golkar.
Dia pun mengingatkan ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai, seperti pada saat Pemilu 2004 lalu.
“Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main,” tutur dia.
“Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,” tegas Firman.
Firman menambahkan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Dia pun heran ada kader senior yang justru tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi. Menurutnya, pernyataan kader itu justru memunculkan kegaduhan di internal partai.
“Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka ‘menari di atas genderang orang lain’, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,” tegas Firman.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menegaskan, DPP Golkar masih berpegang teguh pada kesimpulan yang disampaikan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Pleno tidak merekomendasikan desakan munaslub.
Ia juga mencurigai ada ‘penumpang gelap’ dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.
“Bagi yang kebelet ingin jadi Ketum Partai Golkar bersabar untuk mengikuti mekanisme partai yang sudah ada dan ini harus kita tegakkan dan kita hormati,” tegas Firman.
Adapun setahun ke belakang, Golkar terus berupaya mengusung Airlangga sebagai bacapres 2024.
Namun, beberapa waktu lalu sejumlah politisi Golkar ingin Munaslub diadakan untuk mendesak Airlangga mundur.
Sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar, diprakarasai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.
Ketiganya bersama sekitar 10 kader Partai Golkar menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Lawrence mengatakan, diadakannya pernyataan sikap ini karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.
Lawrence menilai, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024, tak kunjung bergerak.
“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.
Oleh karena itu, eksponen pendiri Partai Golkar mendorong agar segera dilakukan Rapimnas, lalu Munaslub.(ds/sumber Kompas.com)
