Mimbar-Rakyat.com (Kabul) – Ribuan warga Afghanistan melarikan diri ke perbatasan pada hari Rabu (1/9), ketika Taliban memperkuat cengkeraman mereka di negara itu dan menyusun rencana untuk membentuk pemerintahan.

Bandara Kabul tidak berfungsi dan warga Afghanistan yang takut akan pembalasan Taliban mencari jalan aman melalui darat ke negara tetangga Iran, Pakistan, dan Asia Tengah. Demikian dilaporkan Arab News yang dikutip mimbar-rakyat.com.

Di Torkham, perbatasan dengan Pakistan di sebelah timur Celah Khyber, seorang pejabat Pakistan mengatakan: “Sejumlah besar orang sedang menunggu di sisi Afghanistan untuk pembukaan gerbang.”

Ribuan orang juga berkumpul di pos Islam Qala di perbatasan dengan Iran. “Saya merasa berada di antara pasukan keamanan Iran membawa semacam relaksasi bagi warga Afghanistan saat mereka memasuki Iran, dibandingkan dengan masa lalu,” kata seorang warga Afghanistan yang menyeberang.

Perbatasan darat Uzbekistan dengan Afghanistan utara tetap ditutup tetapi pemerintahnya mengatakan akan membantu warga Afghanistan dalam transit melalui udara setelah penerbangan dilanjutkan.

Bandara Kabul

Taliban sedang berbicara dengan Qatar dan Turki tentang bagaimana menjalankan bandara Kabul, kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, tetapi bisa memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyelesaikan negosiasi tersebut.

Lebih dari 123.000 orang dievakuasi dari Kabul dengan transportasi udara Barat setelah Taliban merebut kota itu pada 15 Agustus, tetapi puluhan ribu orang yang berisiko tetap tinggal.

Pihak Taliban mengatakan, para pemimpin kelompok itu telah menyelesaikan pembicaraan tentang pembentukan pemerintah Afghanistan yang “menyeluruh” dan berharap untuk mengungkapkan pemerintahan baru dalam waktu dua minggu.

Pengumuman itu menyusul penggulingan pemerintah Kabul yang didukung Barat oleh Taliban awal bulan ini dan datang hanya 48 jam setelah penerbangan militer AS terakhir meninggalkan ibu kota Afghanistan Senin lalu.

Bilal Karimi, wakil juru bicara Taliban di Kabul, mengatakan kepada Arab News: “Dalam waktu dekat, bangsa ini akan menyaksikan pembentukan pemerintahan dan Kabinet baru … diskusi untuk membentuk pemerintahan baru telah selesai.”

Ini mengikuti pembicaraan tiga hari yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada di Kandahar, kota terbesar kedua di Afghanistan dan benteng kelompok itu.

“Kami berharap pemerintahan baru akan terbentuk mungkin minggu ini atau minggu depan,” tambah Karimi. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tetapi mengatakan pemerintah masa depan akan menjadi “yang luas dengan kehadiran semua pihak dalam sistem politik baru Afghanistan.”

Hukum Islam

Sejak kembali berkuasa pada 15 Agustus, Taliban telah berulang kali bersumpah untuk membentuk pemerintahan yang lebih moderat di bawah “kerangka hukum Islam,” untuk menegakkan hak-hak perempuan, memberikan amnesti kepada lawan, dan memastikan wilayah Afghanistan tidak akan digunakan sebagai pangkalan, untuk serangan terhadap negara lain.

Taliban, pada hari Selasa, mengambil kendali penuh atas bandara Kabul, menyatakan Afghanistan sebagai negara “bebas dan berdaulat” setelah AS mengakhiri pendudukannya selama 20 tahun, memperkuat kembalinya kelompok itu ke tampuk kekuasaan setelah penggulingan mereka pada tahun 2001.

Berbicara kepada wartawan di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid memuji penarikan Washington sebagai “momen bersejarah” dan berjanji untuk membawa keamanan ke negara yang dilanda perang dan “melindungi kebebasan, kemerdekaan, dan nilai-nilai Islam kami.”

Tetapi banyak warga Afghanistan tetap skeptis, dan puluhan ribu telah meninggalkan negara itu dalam dua minggu terakhir, di tengah kekhawatiran bahwa Taliban akan mengembalikan bentuk pemerintahan garis keras mereka seperti yang mereka lakukan selama pemerintahan mereka sebelumnya dari 1996 hingga 2001, sebelum digulingkan di Amerika – dipimpin invasi.

Abdullah Qaderi, seorang analis politik yang berbasis di Kabul, mengatakan kepada Arab News: “Pembentukan pemerintah inklusif baru di negara ini adalah kebutuhan mendesak, karena kami adalah negara pertama di dunia yang tidak memiliki pemerintahan selama hampir dua minggu. Kelanjutan proses ini dapat memfasilitasi perang internal di negara ini.”

Shahram Rahmani, seorang aktivis hak-hak sipil, mengatakan kepada Arab News: “Kami berharap pemerintah ini akan inklusif, dan semua partai dan tokoh politik akan ambil bagian di dalamnya. Kami percaya bahwa jika pemerintah tidak inklusif, kehadirannya tidak akan berarti bagi semua pihak.”

Taliban juga menghadapi tugas mendesak untuk memperkuat ekonomi Afghanistan dengan donor internasional menahan dana sejak kelompok itu merebut kembali negara berpenduduk 38 juta orang yang selama dua dekade bertahan dengan miliaran dolar dalam bantuan asing.

Penduduk telah melaporkan lonjakan tajam harga barang-barang penting di seluruh ibukota dan daerah lainnya.

Sanaullah Zazai, 35, mengatakan kepada Arab News: “Kami membutuhkan makanan, air, dan juga keamanan. Kami mendesak kepemimpinan Imarah Islam untuk membentuk pemerintahan mereka sesegera mungkin; orang-orang menghadapi tantangan.”

Pada hari Selasa, Presiden AS Joe Biden mengeluarkan nada menantang, membela keputusannya untuk menarik diri dari Afghanistan. Dalam sebuah tweet, dia berkata: “Keputusan tentang Afghanistan ini bukan hanya tentang Afghanistan. Ini tentang mengakhiri era operasi militer besar untuk membentuk kembali negara lain.”

Hampir 2.500 tentara AS dan sekitar 240.000 warga Afghanistan telah kehilangan nyawa mereka dalam konflik terpanjang. Demikian menurut Costs of War Project di Brown University. Ini termasuk hampir 50.000 warga sipil Afghanistan, lebih dari 400 pekerja bantuan, dan 72 wartawan.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang masa depan penduduk di negara itu, Abdul Qadeer Faqirzada, juru bicara Pasukan Perlawanan Nasional, mengatakan: “Situasi di Afghanistan penuh dengan krisis. Dalam dua minggu sejak Taliban merebut Kabul, orang-orang menghadapi kesulitan.

“Situasi ekonomi sedang kacau; tidak ada aturan hukum dan tidak ada layanan pemerintah, dan itu menunjukkan bahwa Taliban tidak dapat memerintah negara,” tambahnya.

Sementara itu, ada beberapa laporan bentrokan sengit antara pejuang Taliban dan kelompok anti-Taliban di lembah Panjshir utara Kabul pada hari Senin.

Panjshir sejauh ini menjadi satu-satunya provinsi yang menentang Taliban sejak kelompok itu mengambil alih Kabul, dengan para pejuangnya dilaporkan mendesak para pemimpin oposisi untuk bergabung dengan pemerintah baru mereka dan mengancam akan melakukan serangan militer jika mereka tidak bergabung.***(edy)